Presiden Prabowo Subianto bersiap naik ke podium Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Selasa (23/9/2025). Bukan sekadar agenda diplomatik, momen ini menandai kembalinya Presiden Indonesia ke panggung utama dunia setelah absen selama satu dekade.
Ada garis sejarah yang menarik: jejak sang ayah, almarhum Sumitro Djojohadikusumo. Pada 1948–1949, Sumitro menjadi salah satu ujung tombak diplomasi Indonesia di PBB. Memorandum kerasnya yang dikirim kepada Menlu AS Robert A. Lovett—dan kemudian dimuat The New York Times—mengecam agresi militer Belanda. Dari India hingga markas besar PBB, Sumitro menggalang dukungan Asia, hingga akhirnya jalan menuju pengakuan kedaulatan di Konferensi Meja Bundar terbuka.
“Presiden Prabowo melanjutkan tradisi keluarga pejuang diplomasi. Harapan kita, beliau bisa mengembalikan semangat multilateralisme,” kata Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menlu dan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).
Kini, giliran sang anak berdiri di forum yang sama. Prabowo dijadwalkan berbicara di urutan ketiga—posisi strategis setelah Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat. “Saat ruangan penuh, atensi dunia tertuju. Pesan yang keluar bisa membentuk nada diskusi global,” ujar Hamdan Hamedan, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah.
Di tengah runtuhnya kepercayaan pada multilateralisme, pidato Prabowo menjadi ujian besar. Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai jembatan dunia, kembali punya kesempatan menegaskan diri: bangsa besar dengan suara yang patut diperhitungkan.
Sejarah seakan berputar. Dari Sumitro di akhir 1940-an, hingga Prabowo di tahun 2025. Bedanya, dunia kini lebih rumit, penuh polarisasi. Pertanyaannya: akankah suara Indonesia cukup nyaring untuk didengar?
