Jakarta – Pemerintah telah memutuskan untuk mengurangi anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp67 triliun pada tahun 2026. Keputusan ini membuat banyak orang bertanya-tanya tentang nasib jutaan orang yang bergantung pada program ini, termasuk siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pengurangan anggaran ini dalam konferensi APBN Kita. Anggaran yang dikurangi berasal dari cadangan anggaran di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Sebelumnya, total anggaran Program Makan Bergizi Gratis untuk satu tahun adalah sekitar Rp335 triliun, tetapi setelah pengurangan, anggaran tersebut menjadi sekitar Rp268 triliun.
Meskipun anggaran dikurangi, Badan Gizi Nasional memastikan bahwa program inti tetap berjalan dan tidak mengurangi jumlah penerima manfaat. Pemerintah menjelaskan bahwa pengurangan anggaran lebih difokuskan pada sektor operasional dan pengadaan tertentu, bukan pada kualitas bahan makanan utama yang diterima masyarakat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa komponen yang terkena pengurangan anggaran mencakup pengeluaran pendukung seperti operasional dapur, distribusi, dan beberapa pengadaan non-prioritas. Namun, biaya bahan baku tidak terdampak oleh pengurangan anggaran ini.
Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu proyek sosial terbesar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Saat ini, program ini telah mencapai sekitar 62,4 juta orang di seluruh Indonesia, dengan mayoritas penerima berasal dari kelompok peserta didik di berbagai jenjang pendidikan.
Namun, besarnya skala program ini membuat pemerintah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran. Selain kebutuhan distribusi makanan setiap hari, pemerintah juga harus memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan pengawasan terhadap ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai daerah.
Dalam menghadapi tantangan ini, Badan Gizi Nasional mulai memperketat sistem pengawasan, termasuk melalui peluncuran aplikasi Reviu Menu MBG untuk memantau kualitas makanan dan kelayakan konsumsi di lapangan. Badan Gizi Nasional juga sedang menyiapkan “Bank Menu” nasional untuk mencegah ketidaksesuaian menu dan memastikan standar gizi tetap terjaga di seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis Indonesia.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa pengurangan anggaran sebesar Rp67 triliun menunjukkan bahwa pemerintah mulai berhitung lebih ketat terhadap keberlanjutan program makan gratis yang membutuhkan dana sangat besar setiap tahunnya. Meskipun demikian, mereka mengingatkan agar pengurangan anggaran tidak mengurangi kualitas makanan maupun efektivitas distribusi di lapangan.
Beberapa pihak juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan anggaran karena Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program dengan belanja negara terbesar dalam APBN 2026. Jika pengawasan lemah, potensi masalah seperti pemborosan, kualitas makanan buruk, hingga keterlambatan distribusi dikhawatirkan bisa meningkat.
Pemerintah memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas nasional meskipun dilakukan penyesuaian anggaran. Pemerintah juga menegaskan bahwa target peningkatan kualitas gizi masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program tersebut.
#Purbaya #Bgn #Mbg
