Kementerian Sosial (Kemensos) bersiap mengubah wajah penyaluran bantuan sosial (bansos). Mulai triwulan II tahun 2025, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penerima bansos. Langkah ini diharapkan menutup celah lama: orang mampu ikut menikmati, sementara warga miskin justru tercecer.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos, Joko Widiarto, blak-blakan soal masalah itu. “Apakah ada orang kaya dapat transfer? Ada. Apakah ada yang miskin belum dapat? Ada juga. Karena itu, Kemensos tidak tinggal diam. Kami berbenah dan terus memperbaiki data,” kata Joko saat Sosialisasi Portal Perlinsos di Pendopo Bupati Banyuwangi, Kamis (18/9/2025).
Satu Data, Satu Arah
DTSEN kini jadi rujukan lintas kementerian dalam program pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan sistem lama yang terfragmentasi, data ini menyatukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara nasional. “Sekarang pemerintah punya satu data. Jadi yang memang mampu, kami keluarkan dari daftar penerima,” ujar Joko.
Hasil koreksi data sudah terasa. Dalam program bantuan pangan nontunai (BPNT) dan sembako, lebih dari dua juta penerima yang terindikasi mampu dicoret. Kursi kosong itu langsung digantikan warga miskin yang sebelumnya tak tersentuh bansos.
Digitalisasi dan Kolaborasi
Joko menekankan, data kuat saja tak cukup. Kolaborasi antar-kementerian dan digitalisasi sistem mutlak diperlukan. “Kalau berjalan sendiri, kita memang bisa cepat. Tapi kalau bersama-sama, kita bisa lebih jauh. Nah, kalau bersama-sama dan didukung digital, Insyaallah kita bisa lebih cepat sekaligus lebih jauh,” ucapnya.
Kini, masyarakat miskin yang belum terdaftar dapat mengajukan bantuan lewat Dinas Sosial atau pemerintah desa. Prosesnya dibuat sederhana, bisa melalui sistem digital hingga aplikasi di gawai.
Harapan Baru
Dengan sistem baru, pemerintah berharap bansos benar-benar menyentuh yang berhak. “Semua ini supaya bansos lebih tepat sasaran,” tegas Joko.
SUMBER: INFO PUBLIK
