JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada Selasa, 20 Oktober 2026. Di tengah klaim capaian pemerintah di berbagai sektor strategis, muncul sorotan tajam soal kesenjangan antara gencarnya aktivitas diplomasi luar negeri dengan manfaat nyata yang dirasakan rakyat di dalam negeri.
Survei Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran yang digelar Tim Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (Celios) terhadap 129 pakar mengungkap fakta mengejutkan. Sebanyak 66 persen responden ahli menilai belum ada manfaat yang benar-benar terverifikasi dari rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Prabowo, ditambah 17 persen menyebut manfaatnya sangat terbatas dan 11 persen menilai terbatas. Hanya segelintir responden, tiga orang menyebut dampaknya cukup besar dan satu orang menilai sangat besar. Dari sisi persepsi masyarakat awam, hanya 21 persen yang mengaku benar-benar merasakan hasil nyata dari kunjungan kenegaraan Presiden ke berbagai negara.
Di sisi lain, jajaran internal pemerintah dan partai pendukung menyajikan narasi berbeda. Partai Gerindra lewat juru bicaranya, Sugiat Santoso, mengklaim dua tahun pemerintahan berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan mencapai 5,29 persen, mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis, sekaligus memperluas akses pendidikan dan kesehatan lewat program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis. Dari sisi konsolidasi birokrasi, pemerintah juga mengklaim telah menutup 328 badan usaha milik negara yang dinilai tidak efisien, menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp50 triliun.
Meski demikian, Gerindra sendiri mengakui masih ada sejumlah tantangan besar yang perlu dibenahi, terutama terkait pemerataan manfaat kebijakan, ketepatan sasaran program, kualitas implementasi di lapangan, dan efektivitas belanja negara. Kalangan oposisi, termasuk politisi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, turut menyoroti kondisi ekonomi yang menurutnya belum sepenuhnya stabil, merujuk pada pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18 ribu per dolar Amerika Serikat.
Lembaga kajian kebijakan The Indonesian Institute (TII) dalam laporan sintesis evaluasinya turut mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural, mulai dari terbatasnya ruang dialog dan partisipasi publik, persoalan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil, hingga ketimpangan sosial yang belum terselesaikan. TII menegaskan bahwa evaluasi pemerintahan semestinya tidak hanya mengukur capaian program, melainkan juga menilai bagaimana kebijakan dirumuskan, dikomunikasikan, dan dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan.
Momentum dua tahun ini menjadi titik penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara ambisi memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional dengan urgensi menyelesaikan persoalan domestik yang masih membayangi kehidupan sehari-hari masyarakat.
#DuaTahunPrabowoGibran #DiplomasiIndonesia #Celios #KabinetBayangan #PartaiGerindra #TheIndonesianInstitute #EvaluasiPemerintahan #SwasembadaPangan #MakanBergiziGratis #BeritaPolitik
