Dalam ruang diskusi ekonomi yang semula tenang, suara Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendadak jadi sorotan. Ia bicara lantang, bukan untuk menyerang, tapi menegaskan arah: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus berhenti jadi “komentator antar-kementerian” dan mulai jadi arsitek ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam forum di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Nada Misbakhun tegas, seolah ingin menandai: masa bulan madu pemerintahan baru sudah lewat. Kini, waktunya para menteri menunjukkan arah dan kerja nyata — bukan sekadar pernyataan.
Teguran Bernada Dukungan
Meski terdengar keras, Misbakhun justru menegaskan DPR mendukung penuh langkah Purbaya dalam menata kebijakan fiskal nasional. Namun, ia mengingatkan, dukungan tanpa komunikasi hanyalah formalitas. “Pemerintah dan DPR harus seirama. Jangan sampai kebijakan fiskal terasa sepihak,” ujarnya.
Salah satu contoh yang membuatnya geleng kepala adalah saat Purbaya berkomentar tentang anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap. Menurut Misbakhun, alokasi MBG punya “dimensi politik” tersendiri, sehingga tak bisa serta-merta dialihkan tanpa pembahasan dengan DPR.
“Anggaran itu bukan sekadar angka. Ada mandat politik di baliknya,” katanya.
Tak berhenti di situ, Misbakhun juga menyinggung keputusan cepat Purbaya menaikkan defisit anggaran dari 2,48 menjadi 2,68 persen. Langkah itu, katanya, seharusnya dikonsultasikan lebih dahulu ke DPR. Meski memahami ruang kelonggaran karena APBN masih dibahas, ia menilai Purbaya perlu lebih berhati-hati dalam komunikasi fiskal.
Dorongan ke Arah Rakyat
Politisi Golkar ini kemudian mengarahkan sorotannya pada hal yang lebih substansial: daya beli masyarakat. Menurutnya, arah kebijakan fiskal Purbaya seharusnya berpihak pada rakyat dan memperkuat kelas menengah.
Ia bahkan menyarankan agar tarif PPN diturunkan kembali ke 10 persen, bahkan ke 8 persen, untuk menggairahkan konsumsi domestik. “Kalau daya beli lemah, ekonomi pun tak bisa berlari. PPN seharusnya jadi alat dorong, bukan beban,” tegasnya.
Bagi Misbakhun, kelas menengah Indonesia adalah benteng terakhir stabilitas ekonomi. Jika lapisan ini rentan, maka krisis sosial-ekonomi tinggal menunggu waktu. Karena itu, ia mendesak agar reformasi bantuan sosial diarahkan pula untuk kelompok ‘nyaris miskin’—kelas menengah rentan yang bisa jatuh miskin sewaktu-waktu.
“Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” jelasnya.
DPR Siap Mengawal, Tapi Butuh Visi Besar
Di akhir pernyataannya, Misbakhun menegaskan kembali: Komisi XI DPR akan mengawal penuh langkah Purbaya dan kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo. Namun, ia menuntut kejelasan arah besar, atau grand strategy, yang akan diusung Menteri Keuangan.
“Kami, terutama Fraksi Golkar, akan mengamankan langkah Presiden Prabowo di bidang ekonomi. Tapi kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan jadi tolok ukur rakyat ke depan,” ujarnya.
Pesan Misbakhun seperti garis bawah dari politik ekonomi era baru: loyalitas tanpa arah bukan dukungan, dan kritik tanpa dasar bukan oposisi. DPR, katanya, ingin jadi mitra konstruktif—asal pemerintah tahu ke mana langkah ekonomi akan diarahkan.
#PurbayaYudhiSadewa #MukhamadMisbakhun #KomisiXIDPR #EkonomiPrabowo #KebijakanFiskal #PPN #DayaBeliRakyat #APBN2026 #PemerintahanPrabowo #BeritaEkonomiTerbaru
