Wacana penerapan bahan bakar etanol 10 persen (E10) kembali mengemuka usai Presiden Prabowo memberi lampu hijau awal Oktober lalu. Pemerintah berharap kebijakan ini bisa memangkas impor minyak dan menurunkan emisi karbon. Tapi, di tengah euforia energi hijau, muncul suara peringatan dari parlemen.
Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan agar kebijakan ini tidak diterapkan terburu-buru. Alasannya sederhana tapi krusial: mesin kendaraan rakyat Indonesia belum siap.
“Bagi banyak kendaraan, adanya kandungan etanol saat ini belum ramah bagi mesin, meski secara lingkungan lebih ramah. Diharapkan saat teknologi mesin mobil semakin canggih, etanol akan menjadi pilihan yang lebih baik,” ujar politisi PKS itu dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (13/10/2025).
Mesin Belum Siap, Risiko Bisa Fatal
Menurut Ateng, sebagian besar kendaraan di Indonesia masih mengandalkan sistem pembakaran konvensional yang sensitif terhadap kadar etanol tinggi. Campuran etanol yang terlalu besar bisa membuat komponen logam cepat korosi, mengganggu pembakaran, dan menurunkan efisiensi bahan bakar.
“Belum tepat jika langsung diterapkan tambahan etanol E10. Tapi ketika teknologi mesin di Indonesia sudah lebih maju, kebijakan ini akan lebih ideal untuk mendukung transisi energi bersih,” ujarnya menegaskan.
Ia menilai, jika kebijakan ini dipaksakan tanpa kesiapan teknologi, konsumen bisa jadi korban. Mesin rusak, biaya perawatan melonjak, dan pada akhirnya kepercayaan publik terhadap program energi hijau bisa runtuh.
Dukung Transisi Energi, Tapi Jangan Dipaksa
Ateng tidak menolak konsep bioetanol sebagai energi masa depan. Ia bahkan mengapresiasi langkah pemerintah memperluas penggunaan energi hijau. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak menekan SPBU swasta atau mengorbankan kualitas BBM.
“Dari sisi konsep, kita mesti mendukung. Tapi penerapan di lapangan harus realistis—baik kesiapan teknologi mesin maupun ketersediaan BBM berkualitas. Jika dipaksakan, justru bisa merugikan konsumen,” tegas legislator dari Dapil Jawa Barat IX itu.
Ia mendorong pemerintah menggandeng ahli otomotif, asosiasi kendaraan, dan industri untuk memastikan campuran etanol tidak menimbulkan dampak negatif terhadap performa mesin.
“Kita ingin transisi energi yang sukses, bukan transisi yang dipaksakan. Jadi langkahnya harus bertahap, menyesuaikan kesiapan teknologi nasional,” pungkasnya.
Uji Coba Masih Berjalan
Sementara itu, Pertamina telah melakukan uji coba bahan bakar E10 di Surabaya bersama sejumlah mitra otomotif. Hasil awal menunjukkan penurunan gas buang CO dan HC, indikasi bahwa emisi lebih bersih. Namun, sejumlah teknisi menyoroti risiko teknis pada kendaraan lama dan tantangan distribusi etanol di daerah.
Sebagian produsen otomotif global memang sudah menyiapkan mesin kompatibel E10, tapi pasar otomotif Indonesia masih didominasi kendaraan generasi lama. Tanpa persiapan matang, kebijakan E10 bisa menimbulkan kesenjangan: mobil baru melaju bersih, mobil lama tersendat di bengkel.
Dengan nada hati-hati, Ateng menutup pernyataannya dengan pesan sederhana namun tajam:
“Jangan sampai ambisi hijau justru membuat rakyat tekor di bengkel.”
#E10 #Bioetanol #EnergiHijau #AtengSutisna #KomisiXIIDPR #TransisiEnergi #PresidenPrabowo #Pertamina #BBMEtanol #KebijakanEnergiNasional #BeritaEkonomiTerbaru
