Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh atas keputusan tegas partai politik yang mencabut keanggotaan sejumlah kader bermasalah dari DPR RI. Langkah itu disepakati dalam pertemuan para ketua umum partai bersama pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).
Presiden menyebut keputusan tersebut bukan hanya mencopot anggota legislatif yang dinilai membuat pernyataan keliru, tetapi juga disertai evaluasi besar terhadap kebijakan parlemen, termasuk pencabutan tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para ketua umum partai politik telah mengambil sikap. Anggota DPR yang melakukan kesalahan dicabut keanggotaannya, dan beberapa kebijakan DPR akan dievaluasi agar lebih berpihak pada rakyat,” ujar Prabowo.
Menurut Kepala Negara, langkah itu merupakan bentuk tanggung jawab politik atas kekecewaan publik terhadap sikap sebagian wakil rakyat. Ia menegaskan bahwa anggota DPR harus peka, mendengar, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok.
Presiden juga meminta pimpinan DPR segera membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat dan mahasiswa. “Kami ingin memastikan suara rakyat didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. DPR harus selalu berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Prabowo kembali menekankan komitmen pemerintah untuk melindungi hak menyampaikan aspirasi. Namun ia mengingatkan, kebebasan berekspresi tidak boleh disertai kekerasan atau perusakan. “Negara menghormati kebebasan berpendapat. Tetapi bila terjadi perusakan fasilitas umum atau penjarahan, itu pelanggaran hukum. Aparat wajib melindungi masyarakat dan aset negara,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Presiden mengajak semua pihak menjaga persatuan nasional. “Indonesia sedang bangkit. Mari kita perbaiki kekurangan dengan semangat gotong royong, tanpa merusak persatuan bangsa,” tutupnya.
