Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima laporan resmi dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terkait rencana strategis Indonesia untuk memiliki lahan di Mekah, Arab Saudi. Laporan itu disampaikan dalam rapat kabinet terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu siang.
Rosan menyebut inisiatif ini merupakan kelanjutan dari hasil pembicaraan bilateral Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Salah satu poin penting yang dilaporkan adalah perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang kini membuka peluang bagi pihak asing, termasuk Indonesia, untuk memiliki lahan berstatus hak milik (freehold) di wilayah Mekah—sebuah terobosan besar dalam sejarah hukum properti kerajaan tersebut.
“Ini merupakan pembaruan informasi kepada Presiden tentang tahapan pembelian tanah di Mekah yang kini sedang diproses melalui Royal Commission of Mekah,” ujar Rosan dalam keterangan kepada media usai pertemuan.
Menurut Rosan, kebijakan baru ini akan berlaku efektif mulai Januari 2026. Delapan plot tanah telah ditawarkan, dengan jarak bervariasi dari Masjidilharam, mulai dari yang hanya satu kilometer hingga yang berbatasan langsung. “Beberapa lahannya bahkan sangat dekat dengan Masjidilharam. Proses pengajuan sedang kami ikuti secara aktif,” ungkapnya.
Indonesia diminta oleh pihak Kerajaan Arab Saudi untuk menyiapkan desain dan perencanaan infrastruktur pada Oktober 2025, tanpa ada persyaratan tambahan atau barter kebijakan. Rosan menegaskan bahwa hal ini merupakan respons langsung atas permintaan pribadi Presiden Prabowo kepada MBS dalam pertemuan bilateral sebelumnya.
“Ini adalah wujud nyata dari diplomasi strategis Presiden Prabowo. Arab Saudi menunjukkan keseriusannya dengan langsung membuka akses kepemilikan tanah kepada Indonesia,” kata Rosan.
Proyek ini akan dijalankan oleh Danantara, entitas yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Masing-masing plot memiliki karakteristik berbeda, dengan luas antara 25 hektare hingga lebih dari 80 hektare. Semakin luas, umumnya letaknya sedikit menjauh dari pusat kota suci.
Rosan juga menegaskan bahwa jika terdapat lahan yang masih dihuni penduduk lokal, pembebasan dan relokasi akan ditangani sepenuhnya oleh pemerintah Arab Saudi. “Ini proyek berskala besar, sangat mulia, dan dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang, terutama bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia,” tutupnya.
