Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengenai ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (12/3/2025). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempertahankan produksi pertanian nasional yang surplus di tengah krisis pangan global.
Sudaryono menyatakan bahwa produksi beras nasional hingga April 2025 diproyeksikan surplus sekitar 2,8 hingga 3 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Prabowo meminta agar tren positif ini dipertahankan, terutama di tengah krisis pangan yang melanda beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang.
“Kita harus pertahankan surplus ini. Negara-negara lain sedang mengalami kesulitan, termasuk krisis beras. Kita tidak boleh lengah,” ujar Sudaryono usai pertemuan.
Pemerintah juga membahas strategi jangka panjang untuk meningkatkan produksi beras. Targetnya, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras dengan mempertahankan surplus tahunan sebesar 5-6 juta ton. “Produksi kita saat ini sekitar 30-31 juta ton per tahun. Untuk benar-benar mandiri, kita perlu surplus minimal 5-6 juta ton,” jelas Sudaryono.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong percepatan proses pertanian. Petani diharapkan segera menanam kembali setelah panen agar bisa mencapai tiga kali panen dalam setahun. “Setelah panen, tanah harus segera diolah. Tidak boleh ada jeda lama antara panen dan penanaman kembali,” tegas Sudaryono.
Selain produksi, pertemuan juga membahas peran Koperasi Desa Merah Putih dalam mendistribusikan hasil pertanian dan menyediakan kebutuhan petani seperti pupuk, pestisida, dan sembako dengan harga terjangkau. Pemerintah juga berencana mengoptimalkan operasi pasar dan memotong rantai distribusi untuk menekan harga beras tanpa merugikan petani.
“Kami akan memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih, Bulog, dan kantor pos dalam operasi pasar. Tujuannya memotong rantai distribusi yang panjang agar harga lebih terjangkau bagi konsumen dan menguntungkan petani,” ujar Sudaryono.
Pemerintah juga akan menindak tegas praktik kecurangan dalam distribusi bahan pokok, termasuk kasus minyak goreng yang sedang ramai diperbincangkan. Beberapa perusahaan telah dilaporkan ke kepolisian atas dugaan pelanggaran. “Presiden menegaskan, tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Kita harus tegas terhadap praktik-praktik curang,” tegas Sudaryono.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimistis dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil serta terjangkau bagi seluruh masyarakat.
