JAKARTA — Dunia politik dan hukum tanah air bergetar sore tadi setelah Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga pejabat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero): Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Muhammad Adhi Caksono. Keputusan ini menjadi titik balik dari perkara yang sejak Juli 2024 menyedot perhatian publik dan memunculkan beragam aspirasi masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa DPR menerima banyak keluhan dan laporan masyarakat terkait perkembangan kasus ASDP. Aspirasi itu kemudian ditelaah serius oleh komisi yang membidangi hukum, yang sejak pertengahan tahun lalu melakukan kajian mendalam terhadap perkara nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.
“Hasil kajian hukum itu kami sampaikan kepada pemerintah,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (25/11/2025). “Alhamdulillah, hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut.”
Keputusan presiden ini tak lahir dalam semalam. Di podium yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan bagaimana pemerintah melakukan proses telaah menyeluruh terhadap permohonan masyarakat. Menurutnya, beragam kasus yang diajukan ke pemerintah dikaji dari berbagai sisi hukum, termasuk masukan dari para pakar.
“Segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus tersebut telah melalui proses pengkajian mendalam,” jelas Prasetyo. “Setelah menerima permohonan rehabilitasi dari DPR, Menteri Hukum menyampaikan surat pertimbangan kepada Presiden.”
Pertimbangan itu akhirnya mengerucut pada keputusan besar: Presiden Prabowo menggunakan hak rehabilitasi untuk memulihkan nama baik ketiga pejabat ASDP tersebut.
“Presiden memberikan persetujuan dan sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan,” lanjut Mensesneg. “Kami diminta untuk menyampaikan hal ini kepada publik.”
Prasetyo menegaskan bahwa seluruh proses lanjutan akan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan bahwa langkah ini berada dalam koridor hukum yang tepat.
Pemerintah menyebut rehabilitasi ini sebagai bukti komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan keadilan yang berpihak pada kebenaran. Di tengah derasnya opini dan tekanan publik, keputusan ini menjadi sinyal bahwa negara siap bertindak ketika fakta hukum mengharuskan pemulihan nama baik.
#BreakingNews #RehabilitasiASDP #PresidenPrabowo #DPRRI #HukumIndonesia #ASDP #BeritaTerkini #IstanaNegara #KeadilanHukum #BeritaNasional
