Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dukungannya terhadap penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintah yang menyasar jutaan penerima manfaat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi sorotan utama agar dana negara digunakan tepat sasaran.
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam forum diskusi daring bersama Transparency International Indonesia (TII), Selasa (8/7/2025), memaparkan empat aspek penting yang harus dikawal agar program MBG bebas dari korupsi, yakni akuntabilitas anggaran, penguatan SDM, pengawasan kualitas bahan baku, dan kesiapan infrastruktur.
Ia menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi untuk memantau distribusi dan serapan anggaran secara real time. Selain itu, sistem pelaksanaan yang melibatkan banyak pihak seperti pegawai Badan Gizi Nasional (BGN), vendor, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dinilai membutuhkan pengawasan yang sistematis.
Setyo juga menyoroti kualitas bahan makanan yang harus memenuhi standar gizi dan keamanan. Infrastruktur pendukung seperti Satuan Pelayanan Bergizi Gratis (SPBG) harus dibangun secara tepat guna dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat, media, dan LSM disebut penting untuk memperkuat pengawasan.
KPK mencatat belum adanya regulasi khusus dan struktur kelembagaan yang kuat dalam program ini. Untuk itu, Setyo mengusulkan penyusunan Instruksi Presiden dan pembentukan kantor layanan MBG di tiap provinsi agar pengawasan lebih dekat dan responsif.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menambahkan pentingnya audit berkala agar program terus diperbaiki. Ia juga menekankan perlunya kerja sama erat antara BGN dan BPOM dalam menjamin keamanan dan kualitas pangan.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik ketiadaan regulasi yang jelas antara BGN dan lembaga lain seperti BPOM dan Kemenkes. Menurutnya, tanpa anggaran dan koordinasi yang jelas, program ini rawan disusupi praktik korupsi.
Netty dan Agus sepakat bahwa perlu adanya kerja sama formal antarlembaga, termasuk pemda, melalui MoU dan protokol kerja bersama. Kolaborasi dari pusat hingga daerah dianggap kunci suksesnya pelaksanaan MBG di lapangan.
Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi besar untuk masa depan bangsa. Namun tanpa pengawasan yang kuat dan kerja sama lintas sektor, program ini berisiko tidak mencapai tujuannya. KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar program ini berjalan bersih, efektif, dan tepat sasaran.
