Di tengah derasnya arus informasi dan kuatnya tradisi, praktik pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan (P2GP) masih berlangsung di Indonesia, bahkan dalam bentuk simbolis. Padahal, praktik ini telah lama dinyatakan berisiko tinggi secara medis, psikologis, dan sosial, serta melanggar hak anak perempuan. Tidak ada manfaat kesehatan yang terbukti dari P2GP, hanya luka, trauma, dan dampak jangka panjang terhadap martabat serta perkembangan anak.
Namun, upaya pencegahan terus dilakukan. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di berbagai daerah hadir sebagai pelopor edukasi berbasis keluarga untuk mencegah praktik ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama UNICEF pada Juni 2025 menggelar Diskusi Survei Capacity Assessment PUSPAGA untuk menyusun pedoman teknis dan modul edukasi terkait.
Diskusi yang melibatkan kementerian, organisasi profesi, tokoh agama, dan pengelola PUSPAGA menyepakati bahwa pendekatan edukatif berbasis keluarga merupakan kunci dalam mencegah P2GP. Asisten Deputi Kemen PPPA, Eko Novi Ariyanti, menegaskan bahwa P2GP adalah bentuk kekerasan terhadap anak perempuan yang tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun.
Survei terhadap 30 PUSPAGA menunjukkan sebagian besar belum memiliki materi edukasi khusus tentang P2GP. Selain itu, masyarakat masih lebih akrab dengan istilah “sunat perempuan” ketimbang “P2GP”, menandakan tantangan besar dalam edukasi publik. Suci Maysaroh dari Ikatan Bidan Indonesia menyebutkan bahwa meski praktik ini sudah dihapus dari kurikulum sejak 2013, permintaan masyarakat masih ada. Ia menekankan bahwa bidan harus berani menolak karena tidak ada manfaat kesehatan dan dasar hukum.
PUSPAGA Kabupaten Bogor menjadi contoh daerah yang mulai aktif mengintegrasikan edukasi anti-P2GP dalam sesi pengasuhan dan kesehatan reproduksi. Namun, menurut fasilitator Telly Yuviarly, masih banyak kader yang belum menyadari bahwa praktik simbolis pun tetap dilarang. Ia menekankan perlunya edukasi yang konsisten dan sesuai konteks lokal.
Pendekatan hukum dinilai penting, tetapi pendekatan komunitas dan nilai-nilai lokal dinilai lebih efektif. Edukasi yang menyentuh dan tidak menghakimi dianggap mampu membuka ruang perubahan. Eko Novi menyebutkan bahwa kekuatan PUSPAGA terletak pada kedekatannya dengan keluarga.
Sebagai langkah lanjutan, Kemen PPPA kini tengah menyusun modul edukasi nasional tentang P2GP yang dapat digunakan seluruh PUSPAGA. Modul ini dirancang agar sensitif terhadap budaya, aplikatif, dan mampu menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang.
Anak perempuan bukan milik adat atau budaya, melainkan milik masa depan. Melindungi mereka adalah tanggung jawab bersama. Dengan dukungan PUSPAGA, masyarakat diajak bergerak bersama menghapus total praktik P2GP dan membangun masa depan yang lebih aman bagi generasi mendatang.
