Sudah terlalu lama dunia usaha di Indonesia dibayangi oleh bayang-bayang hitam bernama premanisme. Tapi situasinya akan segera berubah. Pemerintah pusat tengah menyiapkan jurus baru: membentuk tim khusus yang akan menyapu bersih aksi-aksi preman yang kerap mengganggu pelaku usaha.
Langkah ini bukan gertakan kosong. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa tim ini akan bekerja secara sistematis dan menyeluruh. Fokusnya jelas—membongkar jaring-jaring premanisme yang selama ini jadi salah satu penyebab investor ogah melirik Indonesia.
“Ini bukan operasi instan. Kami sedang menyusun format kerja yang berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya ingin menindak, tapi juga memberi jalan keluar bagi para pelaku agar bisa kembali ke masyarakat dengan peran yang lebih positif,” kata Hasan dalam diskusi publik di Jakarta, Sabtu (17/5).
Premanisme dianggap sebagai momok laten. Bagi pelaku bisnis, keberadaannya menambah beban yang tak perlu. Tak sedikit investor yang akhirnya mundur perlahan karena tak ingin terseret biaya-biaya gelap yang muncul akibat praktik intimidasi di lapangan.
“Kalau ini bisa kita bereskan, maka investasi akan tumbuh, dan lapangan kerja baru akan tercipta secara alami,” tegas Hasan.
Namun pemerintah menekankan, operasi ini tak akan asal sapu bersih. Mereka memastikan bahwa gerakan ini bukanlah bentuk kriminalisasi terhadap organisasi masyarakat. “Target kami adalah premanismenya, bukan organisasinya. Kami tahu, ormas seperti NU, Muhammadiyah, atau IDI justru berkontribusi besar untuk bangsa,” ujarnya.
Tim khusus ini merupakan bagian dari visi besar Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menghadirkan ekosistem bisnis yang aman, adil, dan jauh dari praktik-praktik bayangan. Di balik pendekatan keras, pemerintah juga menyiapkan pendekatan lunak: pelatihan dan pembinaan bagi mantan preman, agar bisa bertransformasi menjadi tenaga produktif di sektor-sektor formal.
Era baru pemberantasan premanisme ini bisa jadi titik balik. Bukan hanya soal keamanan berusaha, tapi juga soal keberanian negara hadir memberi perlindungan nyata bagi mereka yang ingin maju dan membangun.
SUMBER: INFOPUBLIK
