Pemerintah menyiapkan langkah besar menuju era gas murah untuk industri nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) akan mencakup seluruh sektor industri pada 2027.
“Kami dorong agar 2027 semua industri bisa ter-cover. Industri akan ter-cover seluruhnya,” kata Bahlil dalam keterangan resmi, Selasa (28/10/2025).
Menurut Bahlil, cadangan gas Indonesia tengah melimpah. Dalam dua tahun ke depan (2025–2026), sejumlah proyek besar siap beroperasi, mendorong suplai gas nasional meningkat signifikan. Namun, ia mengakui bahwa 30 persen produksi gas masih terikat kontrak ekspor oleh masing-masing Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sehingga tidak seluruhnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri.
“Indonesia akan punya stok besar, tapi ekspor tetap berjalan karena kontrak sudah ditandatangani. Yang penting, kebutuhan domestik jangan sampai kalah prioritas,” ujarnya.
Mulai 2027, beberapa proyek raksasa minyak dan gas (migas) akan on stream — mulai dari proyek ENI di lepas pantai Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi 1.000 juta kaki kubik standar per hari (MMscfd), Mubadala Energy di Blok Andaman Selatan dengan kapasitas awal 300 MMscfd, hingga sejumlah lapangan gas di Papua dan Jawa Timur.
Kementerian ESDM menilai, proyek-proyek ini akan menjadi tulang punggung pasokan untuk memperluas kebijakan HGBT, yang kini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024 tentang pengguna gas bumi tertentu di bidang industri.
Saat ini, tujuh sektor industri telah menikmati HGBT, yaitu: pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan. Gas untuk energi industri dipatok sekitar USD 7 per MMBTU, sementara gas untuk bahan baku industri berada di kisaran USD 6,5 per MMBTU — jauh lebih rendah dari harga pasar global yang kini mencapai USD 10–11 per MMBTU.
“HGBT tetap kami berikan. Tapi ukurannya realistis, tidak seperti ekspektasi yang terlalu tinggi. Harga USD 6,5–7 per MMBTU masih jauh di bawah pasar, dan itu bentuk keberpihakan kami kepada industri nasional,” tegas Bahlil.
Kebijakan ini, lanjutnya, bukan hanya soal energi murah, melainkan strategi jangka panjang untuk mendorong daya saing industri dalam negeri, menekan biaya produksi, dan mempercepat hilirisasi nasional. “Gas murah berarti pabrik jalan, ekspor naik, dan tenaga kerja terserap lebih banyak,” ujarnya.
Dengan dukungan pasokan baru dan reformasi kebijakan harga, pemerintah optimistis 2027 menjadi tonggak penting bagi sektor industri berbasis energi di Indonesia.
#HGBT #GasMurah2027 #BahlilLahadalia #KementerianESDM #EnergiNasional #IndustriIndonesia #GasBumi #Hilirisasi #EkonomiNasional #BeritaTerkini
