Erick Thohir mengguncang jagat olahraga nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga itu resmi mencabut Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 yang selama ini mengatur standar pengelolaan organisasi olahraga prestasi. Keputusan itu diumumkan di kantor Kemenpora, Selasa (23/9).
Bagi Erick, pencabutan bukan sekadar mencoret tinta di atas kertas. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari introspeksi besar-besaran untuk menata ulang tata kelola olahraga Indonesia yang kerap dianggap terlalu birokratis. “Kita introspeksi, Kemenpora introspeksi. Dan kita harap cabang olahraga juga melakukan hal yang sama,” ujarnya tegas.
Tak berhenti di situ, Erick juga mengumumkan gebrakan yang lebih berani: memangkas 191 aturan yang menumpuk sejak 2009 menjadi hanya 20 regulasi baru. “Birokrasi harus efisien dan efektif. Sesuai arahan Presiden, kementerian ini harus bisa mengayomi, melayani, dan memastikan tujuan tercapai. Deregulasi adalah kuncinya,” jelas Erick.
Langkah penyederhanaan aturan itu, kata Erick, sudah dikonsultasikan dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Kemenpora juga menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk aspek hukum nasional hingga praktik terbaik internasional. “Ini bukan sekadar administratif, tapi bagian dari reformasi birokrasi agar ekosistem olahraga makin transparan, dinamis, dan berdaya saing,” tambahnya.
Erick berharap dengan hilangnya belenggu aturan berlapis, cabang olahraga, KONI, KOI, hingga Kemenpora bisa duduk dalam satu meja. “Kita ingin bersatu untuk prestasi, bukan saling tunjuk siapa yang terbaik,” ujarnya.
Langkah berani ini sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, terutama soal pembangunan manusia sehat, produktif, dan berdaya saing, serta reformasi regulasi pemerintahan yang lebih gesit.
Dengan keputusan ini, Erick Thohir seperti menyalakan alarm: sudah saatnya dunia olahraga Indonesia keluar dari jebakan administrasi berbelit menuju arah yang lebih sederhana, inklusif, dan berorientasi pada prestasi.
