Senin, 8 September 2025, udara di Istana Negara lebih terasa tebal dari biasanya. Kilatan kamera wartawan berpacu dengan detik jam dinding ketika Presiden Prabowo Subianto mengucap satu demi satu nama yang resmi masuk jajaran Kabinet Merah Putih. Empat kursi menteri dan satu wakil menteri kini punya penghuni baru, mengisi ruang politik sisa periode 2024–2029.
Lantang, Presiden membacakan Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025 yang menjadi landasan reshuffle kali ini. Nama-nama yang muncul bukan sekadar daftar pejabat, melainkan wajah baru yang akan ikut menakhodai kapal pemerintahan: Purbaya Yudhi Sadewa menempati posisi Menteri Keuangan, Mukhtarudin dipercaya memimpin Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Ferry Joko Yuliantono menduduki kursi Menteri Koperasi, Mochamad Irfan Yusuf ditunjuk menjadi Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak mendampingi sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Ruang istana hening saat Presiden memandu sumpah jabatan. Kalimat yang diulang para pejabat baru terasa bagai mantra: setia pada Undang-Undang Dasar 1945, tegak lurus pada hukum, dan menjunjung tinggi etika jabatan. Di barisan tamu undangan, mata tertuju pada mereka yang kini harus membuktikan sumpah bukan sekadar rangkaian kata.
Usai prosesi, Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyalami satu per satu menteri dan wakil menteri baru, diikuti tepukan tangan hangat dari hadirin. Tampak hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para menteri lain, dan pimpinan lembaga negara. Di luar pagar istana, publik mulai menakar arti langkah ini: apakah reshuffle menjadi sinyal percepatan agenda pembangunan atau sekadar rotasi politik yang biasa.
Yang pasti, sore itu Prabowo kembali menunjukkan hak prerogatifnya sebagai nakhoda pemerintahan. Dengan wajah-wajah baru di Kabinet Merah Putih, mesin negara dipacu untuk berlari lebih kencang.
