Pemerintah memastikan Utang Luar Negeri (ULN) tetap terjaga meski mencatatkan kenaikan pada kuartal II-2025. Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi ULN pemerintah per Juni 2025 mencapai USD210,1 miliar, tumbuh 10 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal I-2025 yang sebesar 7,6 persen (yoy).
Peningkatan ULN dipengaruhi oleh derasnya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring keyakinan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian pasar global.
“Sebagai instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Selasa (19/8/2025).
Sektor Penggunaan Utang
Menurut BI, mayoritas ULN pemerintah dialokasikan untuk sektor produktif, yakni Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3 persen), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,0 persen), Jasa Pendidikan (16,4 persen), Konstruksi (11,9 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6 persen).
Struktur utang juga dinilai sehat karena hampir seluruhnya berupa utang jangka panjang, dengan porsi mencapai 99,9 persen.
Rencana Utang Baru
Meski posisi ULN terkendali, pemerintah tetap berencana menarik utang baru dalam RAPBN 2026. Nilainya mencapai Rp781,86 triliun, terbesar sejak masa pandemi COVID-19.
Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026 mencatat, pembiayaan utang tersebut akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman. Dari total tersebut, SBN neto diproyeksikan Rp749,19 triliun, meningkat dibandingkan outlook 2025.
Adapun pembiayaan dari pinjaman hanya Rp32,6 triliun, turun 74,9 persen dari outlook 2025 yang mencapai Rp130,3 triliun. Rinciannya, pinjaman dalam negeri neto sebesar minus Rp6,5 triliun dan pinjaman luar negeri neto Rp39,2 triliun.
Target Pendapatan Ambisius
Untuk menopang pembiayaan, pemerintah menargetkan penerimaan negara 2026 sebesar Rp3.147,7 triliun. Dari jumlah itu, pendapatan pajak dipatok Rp2.357,7 triliun, tumbuh 13,5 persen dibanding target 2025.
Catatan sejarah menunjukkan, rencana penarikan utang 2026 (Rp781,86 triliun) melampaui capaian 2022 (Rp696 triliun), 2023 (Rp404 triliun), 2024 (Rp558,1 triliun), dan outlook 2025 (Rp715,5 triliun). Namun, nilainya masih di bawah angka rekor pada 2021 yang mencapai Rp870,5 triliun.
Sumber : InfoPublik
