Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menuntut pengawasan ketat terhadap penyediaan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah insiden keracunan massal di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menegaskan, perbaikan sistem dari hulu ke hilir harus segera dilakukan untuk mencegah kejadian serupa.
“Kami sudah berulang kali menyampaikan kepada Kepala BGN agar memperbaiki sistem penyediaan makanan MBG sesuai hasil rapat Komisi IX. Pelibatan Badan POM menjadi hal mendesak,” kata Charles di Kupang, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, BPOM tidak hanya perlu memberikan pelatihan, tetapi juga turun langsung ke lapangan memeriksa dan menguji makanan sebelum disajikan kepada anak-anak. “Kita harus memastikan makanan aman dan layak dikonsumsi,” tegasnya.
Charles juga menyambut positif usulan pemerintah daerah untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang melibatkan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota. Ia menilai langkah ini penting agar dapur penyedia makanan MBG rutin diawasi dan bahan baku maupun makanan yang disiapkan dievaluasi secara berkala.
“Di setiap daerah ada dinas kesehatan, kenapa tidak dilibatkan? Dapur-dapur ini seharusnya dikunjungi secara rutin untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan,” pungkasnya.
