Serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) melonjak drastis hanya dalam hitungan bulan. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran naik tiga kali lipat setelah pemerintah mengubah mekanisme pencairan dana dari sistem reimburse menjadi pembayaran di muka.
Perubahan strategi ini disebut jadi kunci percepatan. Sebelumnya, hingga April 2025, pencairan dilakukan dengan skema reimburse, di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih dulu mengeluarkan biaya dan baru diganti setelah tagihan masuk. Skema ini dianggap memperlambat laju program.
“Sejak Mei, mekanisme diubah. Badan Gizi Nasional membuat rencana kebutuhan 10 hari ke depan, lalu kami cairkan langsung. Dampaknya terasa. Mulai Juni sampai September realisasi naik tiga kali lipat,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, di Jakarta, Jumat (3/10).
Efeknya terlihat jelas. Hingga akhir September, realisasi MBG sudah mencapai Rp20 triliun. Dana itu disalurkan melalui 13 ribu SPPG, menjangkau sekitar 30 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Angka ini melonjak tajam dibanding data terakhir pada 8 September lalu, ketika baru Rp13 triliun tersalurkan untuk 22,7 juta penerima melalui 7.644 SPPG.
Artinya, hanya dalam tiga pekan, cakupan penerima bertambah lebih dari 7 juta orang, sementara jumlah SPPG melonjak hampir dua kali lipat. Realisasi tersebut setara 18,3 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk MBG, yang ditetapkan Rp71 triliun.
Astera menyebut perubahan metode pencairan lahir dari evaluasi awal tahun, saat serapan MBG berjalan lambat. “Jadi, percepatan yang cukup signifikan terjadi setelah April,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan program ini bisa menjangkau 82,9 juta penerima di seluruh Tanah Air. Seiring laju penyaluran yang makin cepat, Kemenkeu menegaskan alokasi anggaran akan terus disesuaikan.
Sebaran penerima terbesar berada di Pulau Jawa, mencapai 13,26 juta orang. Disusul Sumatera dengan 4,86 juta, Sulawesi 1,70 juta, Kalimantan 1,03 juta, Bali–Nusa Tenggara 1,34 juta, serta Maluku–Papua 0,52 juta.
Program MBG menjadi salah satu janji utama pemerintahan, yang digadang-gadang bukan sekadar bantuan, melainkan investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia. Dengan percepatan ini, pemerintah berharap manfaatnya segera terasa di meja makan jutaan keluarga Indonesia.
