EMPAT PULAU RESMI KE ACEH, POLEMIK BATAS WILAYAH BERAKHIR

Fokus, Nasional796 Dilihat

Empat pulau yang sempat jadi rebutan, akhirnya pulang ke pangkuan Aceh. Lewat keputusan terbaru Presiden Prabowo Subianto, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif dikembalikan ke wilayah Aceh.

Kepastian ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo, didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selepas rapat terbatas di Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.

“Presiden sudah putuskan, setelah mempelajari laporan dan dokumen pendukung yang disiapkan Kemendagri. Empat pulau itu sah masuk Aceh,” ujar Prasetyo, mantap.

Keputusan ini lahir bukan dari ruang kosong. Rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo secara daring turut menghadirkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution. Data penunjang, termasuk peta batas wilayah, digelar di meja rapat tanpa selembar pun disembunyikan.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, sengkarut ini berakar dari penetapan kode wilayah yang kadang berubah seiring dinamika pendaftaran pulau di Tanah Air. Indonesia, kata Tito, tak bisa lepas dari urusan penomoran pulau yang terus bertambah tiap tahun.

“Pada 2022 kita punya 16.772 pulau, sekarang sudah 17.380. Semua harus terdata, punya kode, lalu kita kirim ke PBB sebagai bukti sahih kepulauan Indonesia,” terang Tito.

Bukan tanpa drama, polemik empat pulau ini sudah muncul sejak era 1992 lewat kesepakatan dua gubernur kala itu: Ibrahim Hassan (Aceh) dan Raja Inal Siregar (Sumut). Dokumen lawas itulah yang kini kembali jadi dasar penetapan terbaru.

Tito menambahkan, sempat ada surat keberatan dari Gubernur Aceh pada 2017, tapi lantaran kesalahan koordinat, Badan Informasi Geospasial (BIG) memasukkan keempat pulau ke wilayah Tapanuli Tengah pada 2022.

“Karena dasar sudah jelas, kami akan revisi Kepmendagri nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 supaya kode wilayah terbaru ini diakui sah secara nasional maupun internasional,” tegas Tito.

Dengan keputusan final ini, pemerintah berharap tak ada lagi celah sengketa tapal batas antardaerah. Prabowo sudah berkali-kali mengingatkan: urusan peta boleh bersegi-segi, tapi semangat persatuan tetap bundar, tak boleh terpecah.