Jakarta – Sejumlah bencana alam di Sumatera dan rangkaian kasus hukum nasional muncul hampir bersamaan pada awal November 2026. Di satu sisi, warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali menghadapi banjir. Di sisi lain, ruang publik dipenuhi kabar soal dugaan penyadapan terhadap Presiden dan polemik ijazah Wakil Presiden.
Banjir bandang menerjang tiga provinsi Sumatera, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, akibat hujan deras dalam beberapa hari terakhir. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kejadian tersebut berlangsung sejak Minggu (1/11/2026). Di Sumatera Utara, BNPB mencatat 3.157 kepala keluarga terdampak di Langkat dan 287 kepala keluarga di Mandailing Natal. Di Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar ikut terdampak. Di Aceh Barat, banjir sejak 31 Oktober melanda 10 kecamatan dan 43 gampong, dengan 105 jiwa mengungsi. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat banjir di Aceh Selatan sampai 12 November.
Skala kejadian kali ini lebih kecil dibanding bencana akhir November 2025. Pada Januari 2026, BNPB mencatat 1.157 korban tewas, 165 hilang, dan sekitar 380 ribu pengungsi akibat banjir dan longsor di tiga provinsi yang sama. Banyak wilayah sebenarnya masih dalam fase pemulihan.
Karhutla dan asap belum sepenuhnya reda
Di wilayah lain, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyisakan kabut asap. BMKG mendeteksi 4.059 titik panas di Sumatera pada 16 Oktober, dengan Sumatera Selatan sebagai penyumbang terbanyak. Sebelumnya, BNPB memperingatkan bahwa asap karhutla Sumatera dan Kalimantan berpotensi mencapai Singapura, Malaysia, dan Brunei. BMKG memperkirakan risiko karhutla mulai menurun secara bertahap pada Oktober hingga November. Data terbaru untuk awal November belum saya temukan, sehingga kondisi terkini perlu dikonfirmasi ke BNPB atau BMKG.
Isu hukum dan politik memanas
Pada Selasa (3/11/2026), Bareskrim Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal lain sebagai tersangka penyadapan ilegal. Salah satu nomor yang diduga disadap adalah milik Presiden Prabowo Subianto. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden mengetahui hal itu dari laporan Kapolri Suyudi Ario Seto, dan menilai kasus ini serius bagi negara. Ketiga tersangka ditahan di Rutan Mabes Polri.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan itu memicu saling tanggapan antarpartai soal masa depan jabatan wapres. Pada awal Oktober, Listyo juga diberhentikan sebagai Kapolri dan digantikan Suyudi.
Proses hukum masih berjalan
Penyidik belum menjelaskan motif maupun peran masing masing tersangka. Putusan MA pun masih diperdebatkan, sementara salinan lengkapnya belum seluruhnya dibuka ke publik. Semua pihak yang disebut tetap dilindungi asas praduga tak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Para korban banjir dan asap tetap membutuhkan bantuan logistik, layanan kesehatan, dan pemulihan tempat tinggal. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjaga penanganan bencana tetap berjalan di tengah dinamika politik yang menyita perhatian.
#BanjirSumatera #Karhutla #KabutAsap #BNPB #Aceh #SumateraUtara #SumateraBarat #PenyadapanPresiden #PolitikIndonesia #BeritaNasional
