JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memastikan akan turun langsung menjembatani persoalan yang membelit proyek pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan milik BDx di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, yang kini dihentikan sementara oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rosan, yang juga menjabat CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), mengungkap dirinya baru kembali dari kunjungan kerja ke Jepang sehingga masih memerlukan informasi tambahan sebelum berkomunikasi langsung dengan Pemprov Jawa Barat terkait persoalan tersebut. Ia belum merinci kapan pertemuan dengan otoritas daerah itu akan terlaksana.
Proyek investasi senilai Rp3,5 triliun ini mulai dibangun sejak 22 September 2026, ditandai peletakan batu pertama Kampus CGK4 yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama jajaran petinggi BDx. Fasilitas yang berlokasi sekitar lima kilometer dari Bendungan Jatiluhur ini dirancang mencapai kapasitas total 640 megawatt dalam pengembangan selama tiga tahun, dengan Gedung pertama ditargetkan berkapasitas 120 megawatt secara bertahap.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, mengonfirmasi penghentian sementara proyek tersebut lantaran dua dokumen perizinan krusial, yakni Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), belum sepenuhnya rampung. Ia menegaskan Pemprov Jabar pada prinsipnya tetap mendukung masuknya investasi tersebut, namun turut berperan mengawasi dan mengoordinasikan agar pembangunan tidak mengabaikan kepentingan pelayanan publik maupun kebutuhan masyarakat sekitar.
Kewenangan penerbitan izin pembangunan data center ini sejatinya berada di tangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Penghentian sementara ini turut muncul di tengah kekhawatiran publik soal potensi dampak operasional pusat data terhadap pasokan air bagi warga dan sektor pertanian yang selama ini bergantung pada Waduk Jatiluhur. Hasil peninjauan lapangan bersama pihak BDx, Perum Jasa Tirta, dan PDAM Kabupaten Purwakarta mengklaim operasional data center tersebut tidak akan mengganggu suplai air warga maupun kebutuhan irigasi pertanian di sekitar kawasan waduk.
Pemprov Jawa Barat turut berencana meninjau ulang sejumlah perizinan proyek pusat data lain yang beroperasi di kawasan sekitar Jatiluhur dan Purwakarta, langkah yang berpotensi memengaruhi laju investasi sejumlah proyek serupa di wilayah tersebut. Dengan proses mediasi yang akan ditempuh Rosan bersama Pemprov Jabar, publik kini menanti kejelasan nasib kelanjutan proyek infrastruktur digital berskala besar ini, sekaligus bagaimana pemerintah pusat dan daerah menyeimbangkan kepentingan investasi dengan keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat setempat.
#DataCenterJatiluhur #RosanRoeslani #BDxIndonesia #PemprovJabar #DediMulyadi #WadukJatiluhur #InvestasiAI #BKPMIndonesia #AMDAL #BeritaEkonomi
