JAKARTA — Program perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digagas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mencapai babak baru. Chief Executive Officer Danantara Rosan Perkasa Roeslani, yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengumumkan sebanyak 290 perusahaan pelat merah telah resmi ditutup sebagai bagian dari upaya besar merampingkan struktur BUMN nasional.
Pengumuman tersebut disampaikan Rosan dalam konferensi pers Rancangan APBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Ia menjelaskan bahwa proses pengurangan jumlah entitas tersebut ditempuh melalui berbagai skema, mulai dari divestasi, penggabungan usaha atau merger, likuidasi, hingga konsolidasi vertikal antarperusahaan sejenis.
Skala persoalan yang mendasari langkah ini ternyata jauh lebih besar dari perkiraan awal pemerintah. Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI hari yang sama mengungkapkan bahwa saat Danantara dibentuk sebagai dana kedaulatan atau sovereign wealth fund, pemerintah justru menemukan fakta mengejutkan berupa 1.074 BUMN beserta jaringan anak, cucu, hingga cicit perusahaannya. Angka tersebut jauh melampaui perkiraan awal Prabowo yang semula hanya berkisar 300 hingga 400 perusahaan.
Sebagai contoh konkret konsolidasi yang telah berjalan, Rosan menyebut penggabungan perusahaan manajer aset atau asset management yang sebelumnya dimiliki terpisah oleh masing-masing bank dan institusi keuangan pelat merah. Selain sektor keuangan, konsolidasi turut merambah sektor kesehatan dan perhotelan, dengan rencana penggabungan 137 unit hotel milik berbagai BUMN untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Rosan menargetkan proses streamlining ini dapat menyisakan maksimal 300 perusahaan BUMN pada akhir tahun 2026, yang berarti pemerintah berencana memangkas lebih dari 750 entitas dari kondisi awal. Ia mengakui proses tersebut tidak mudah dan berjalan berat, namun tetap optimistis target itu bisa tercapai karena akan mendongkrak efisiensi, produktivitas, sekaligus optimalisasi aset-aset negara yang selama ini tersebar di ratusan entitas.
Presiden Prabowo bahkan menyebut langkah ini berpotensi menjadi salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dari sisi hasil finansial, program ini diklaim telah menghemat biaya operasional atau overhead lebih dari Rp50 triliun, dengan target penghematan mencapai Rp70 triliun hingga akhir tahun. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Eko Listyanto, menilai langkah pemangkasan jumlah entitas BUMN ini sebagai sinyal positif karena berdampak langsung terhadap efisiensi pengelolaan perusahaan negara.
Di luar aspek restrukturisasi korporasi, Prabowo turut membuka wacana pembentukan pengadilan ad hoc guna mengusut persoalan tata kelola BUMN sepanjang tiga dekade terakhir, sembari mempertimbangkan opsi amnesti bagi pihak yang secara sukarela mengakui kesalahan dan bersedia memperbaiki diri.
Dengan capaian 290 BUMN yang telah ditutup dan target akhir tahun tersisa 300 entitas, pemerintah menegaskan komitmennya menata ulang postur perusahaan negara agar lebih ramping, fokus pada bisnis inti, dan mampu memberikan kontribusi lebih optimal bagi perekonomian nasional.
#DanantaraIndonesia #BUMN #RosanRoeslani #PrabowoSubianto #RestrukturisasiBUMN #TransformasiBUMN #EfisiensiNegara #SovereignWealthFund #RAPBN2027 #BeritaEkonomi
