Jakarta – Alarm logistik berbunyi di Pelabuhan Tanjung Priok. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turun langsung ke lapangan setelah mendapat laporan mengkhawatirkan: sekitar 3.000 dokumen impor tertahan dan berkaitan dengan 3.100 kontainer yang belum terselesaikan. Pengusaha sudah mengeluh pasokan bahan baku industri terancam terganggu.
Menkeu Tinjau Langsung ke TPFT
Sabtu 6 Juni 2026, Purbaya bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mendatangi PT Graha Segara di kawasan Tanjung Priok. Perusahaan itu bergerak di bidang penyediaan fasilitas Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT). “Saya ke sini hari ini untuk mengetahui dan menindaklanjuti informasi bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Suratnya sampai 3.000 surat berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagian pengusaha sudah mengeluh ada gangguan suplai barang bahan baku dan sudah menaikkan dwelling time,” tegas Purbaya.
Tiga Biang Kerok yang Terungkap
Purbaya mengidentifikasi tiga penyebab utama penumpukan. Pertama, lonjakan volume impor yang terjadi pada April 2026 membuat kapasitas pemeriksaan fisik kewalahan. “Impor yang tinggi di bulan April. Kalau itu sih bagus tapi kita harus siap, nggak boleh barangnya menumpuk sebanyak ini. Kalau kurang orang saya akan tambah orang di sini, kalau kurang di Jakarta saya impor dari Surabaya, Medan, atau Semarang, Banten,” ujarnya.
Kedua, kapasitas personel yang tidak sebanding dengan lonjakan arus barang. Purbaya langsung memerintahkan penambahan petugas dengan sistem kerja 24 jam tujuh hari seminggu hingga antrean kontainer kembali ke level normal sekitar 500 unit. Ketiga yang paling mengejutkan, ada importir yang secara sengaja membiarkan kontainernya mengendap di pelabuhan berbulan-bulan. “Mungkin karena dendanya lebih murah mereka biarkan saja di sini,” ungkap Purbaya.
Isi Kontainer: Bahan Baku hingga Marmer
Purbaya sempat membuka salah satu kontainer secara acak dan menemukan isinya sesuai dokumen yang dilaporkan importir. “Saya lihat ada bahan baku kulit, onderdil blender, matras karet, yang terakhir marmer,” bebernya. Meski demikian ia menegaskan nilai barang tetap akan diperiksa lebih lanjut untuk mengantisipasi praktik under invoicing atau pelaporan nilai impor yang lebih rendah dari sebenarnya.
Sanksi Lebih Tegas dan Pengawasan Berbasis AI
Pemerintah berencana mengevaluasi regulasi yang ada dan mempertimbangkan sanksi yang lebih tegas bagi importir yang sengaja meninggalkan barang terlalu lama. “Saya minta Pak Djaka dan teman-teman untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini,” tutur Purbaya. Pemerintah juga berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses pengawasan impor ke depannya.
Pada saat kunjungan jumlah dokumen yang tertahan sudah berkurang dari 3.000 menjadi 2.500. Namun Purbaya meminta proses percepatan terus berjalan hingga kondisi kembali normal.
#KontainerTanjungPriok #PurbayaTanjungPriok #DwellingTime #LogistikIndonesia #PelabuhanTanjungPriok
