Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras terkait kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam sebuah forum ekonomi nasional yang dihadiri pejabat pemerintah serta pelaku industri. Dalam arahannya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Prabowo menegaskan bahwa pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal harus segera dievaluasi bahkan diganti.
Pernyataan tersebut muncul saat pemerintah menyoroti berbagai persoalan di sektor kepabeanan dan arus perdagangan yang dinilai masih menghambat pertumbuhan industri nasional. Presiden menilai reformasi birokrasi di sektor strategis seperti Bea Cukai harus berjalan lebih cepat agar iklim investasi dan perdagangan Indonesia semakin kompetitif.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa aparat negara tidak boleh menjadi penghambat aktivitas ekonomi masyarakat maupun dunia usaha. Ia meminta seluruh jajaran terkait bekerja lebih disiplin, transparan, dan fokus pada pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah tidak akan ragu melakukan pergantian pejabat apabila target dan tanggung jawab yang diberikan tidak dijalankan dengan baik.
Pernyataan Presiden itu langsung menjadi sorotan karena dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah sedang memperketat pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara dan kelancaran perdagangan nasional. Bea dan Cukai sendiri selama beberapa tahun terakhir kerap menjadi perhatian publik akibat berbagai kasus penyelundupan, polemik impor, hingga keluhan dunia usaha terkait prosedur birokrasi.
Prabowo menyebut Indonesia membutuhkan sistem perdagangan yang lebih efisien agar mampu bersaing di tengah tekanan ekonomi global. Ia menilai proses kepabeanan yang lambat, biaya logistik tinggi, dan praktik penyalahgunaan wewenang dapat merugikan industri nasional serta menurunkan daya saing ekonomi Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah memang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai sektor ekonomi strategis, termasuk sistem perpajakan dan kepabeanan. Menurutnya, perbaikan birokrasi menjadi bagian penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang.
Pemerintah saat ini tengah mendorong transformasi besar di sektor ekonomi melalui penguatan industri domestik, hilirisasi sumber daya alam, serta peningkatan investasi. Namun berbagai hambatan birokrasi dinilai masih menjadi tantangan serius yang perlu segera dibenahi agar agenda pembangunan berjalan lebih efektif.
Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan penerimaan negara dari sektor kepabeanan berjalan optimal. Bea dan Cukai memiliki peran penting dalam mengawasi arus barang masuk dan keluar Indonesia sekaligus menjaga stabilitas perdagangan nasional. Karena itu, Presiden meminta seluruh pejabat bekerja profesional dan tidak memberikan ruang terhadap praktik-praktik yang merugikan negara.
Pengamat ekonomi menilai pernyataan Prabowo menunjukkan gaya kepemimpinan yang lebih tegas dalam mengawal reformasi birokrasi. Pemerintah disebut ingin memastikan seluruh institusi bergerak sejalan dengan target percepatan ekonomi nasional yang sedang dicanangkan.
Dalam beberapa bulan terakhir, Prabowo memang beberapa kali menyampaikan kritik terhadap lambannya birokrasi dan praktik ekonomi yang dianggap menghambat investasi. Ia menekankan bahwa Indonesia harus mampu bergerak lebih cepat menghadapi persaingan global, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat konflik geopolitik dan tekanan perdagangan internasional.
Dunia usaha sendiri menyambut positif sinyal reformasi tersebut. Sejumlah asosiasi industri berharap pemerintah benar-benar mempercepat perbaikan sistem kepabeanan dan logistik nasional karena biaya distribusi di Indonesia masih tergolong tinggi dibanding beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan pergantian pejabat, tetapi juga memerlukan pembenahan sistem pengawasan, digitalisasi layanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kepabeanan dan perdagangan.
Meski demikian, pidato Prabowo dianggap memperlihatkan komitmen pemerintah untuk membangun birokrasi yang lebih responsif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah tegas terhadap pejabat yang dinilai tidak mampu bekerja optimal dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini.
