Jakarta – Dinamika di tubuh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tengah dilanda turbulensi hebat. Para menteri luar negeri dari negara-negara anggota di Benua Eropa kini tengah pontang-panting menuntut kejelasan langsung dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio. Pemicunya tidak lain adalah manuver kebijakan Presiden AS Donald Trump yang dinilai sangat labil dan terus berubah arah terkait penempatan armada militer Washington di Eropa.
Kekacauan informasi dan miskoordinasi ini memuncak pada pertemuan tingkat tinggi diplomat NATO di Helsingborg, Swedia, Jumat (22/5/2026). Di tengah upaya Eropa untuk meredakan amarah Washington, Trump tanpa aba-aba mendadak mengumumkan akan memobilisasi 5.000 tentara tambahan ke Polandia—sebuah langkah yang berbalik 180 derajat dari keputusan sebelumnya yang membatalkan pengerahan tersebut.
Manuver dadakan ini terjadi hanya berselang beberapa minggu setelah AS secara sepihak menarik 5.000 pasukannya dari Jerman, sebuah tindakan yang disinyalir kuat sebagai imbas dari perseteruan terbuka antara Trump dan Kanselir Jerman, Friedrich Merz.
Menteri Luar Negeri Swedia, Maria Malmer Stenergard, tak menutupi rasa frustrasinya atas miskomunikasi struktural ini. “Membingungkan memang, dan tidak selalu mudah untuk memahami ke mana arah kebijakan (AS) ini bermuara,” keluhnya kepada awak media, menggambarkan betapa rapuhnya koordinasi di dalam aliansi militer terkuat dunia tersebut.
Menyadari sekutunya dilanda kepanikan strategis, Marco Rubio segera pasang badan. Ia bilang bahwa perubahan pasukan ini tidak dimaksudkan untuk “menghukum” negara tertentu. Menurutnya, hal tersebut murni bentuk evaluasi rutin Washington demi menyesuaikan postur pertahanan mereka dengan kebutuhan strategis global yang terus berkembang.
Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, mencoba merespons krisis ini secara pragmatis. Ia menyadari bahwa pergeseran fokus militer AS sebenarnya sudah bisa diprediksi. “Yang esensial adalah proses ini harus berjalan secara terstruktur. Dengan begitu, Eropa memiliki ruang dan waktu untuk memperkuat kapasitas militernya sendiri saat AS perlahan mengurangi kehadirannya,” papar Eide.
Investigasi lebih mendalam menunjukkan bahwa ‘sikap mencla-mencle’ Trump ini sangat kental dengan nuansa politis jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Ankara, Turki, pada Juli mendatang. Washington diketahui sangat geram dengan respons suam-suam kuku negara-negara Eropa terhadap perang Iran. Kekecewaan ini bahkan sempat memicu ancaman ekstrem dari Trump untuk menarik AS keluar dari keanggotaan NATO.
“Pandangan Presiden—terus terang kekecewaannya terhadap beberapa sekutu NATO dan respons mereka atas operasi kami di Timur Tengah—itu semua sudah terdokumentasi dengan baik, dan hal itu wajib dibahas,” ujar Rubio tegas.
Ia bahkan memprediksi bahwa KTT Ankara nanti akan menjadi salah satu forum paling krusial dalam sejarah aliansi.
Demi meredam murka sang ‘Paman Sam’, sejumlah negara Eropa dilaporkan telah mengambil langkah appeasement (penyatuan) dengan mulai menggeser armada kapal perangnya mendekati Timur Tengah, terutama untuk membantu pengamanan jalur vital Selat Hormuz pascaperang.
“Orang-orang Eropa telah mendengar pesan itu,” tegas Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte.
Kendati demikian, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menepis kemungkinan bahwa NATO secara institusi akan mengirimkan misi militer khusus ke kawasan rawan tersebut.
Rentetan krisis internal ini perlahan menyadarkan Eropa akan satu hal krusial: mereka tidak bisa selamanya berlindung di bawah payung keamanan AS. Negara-negara Eropa bersiap menjadikan KTT Ankara sebagai ajang pembuktian bahwa mereka serius mendongkrak anggaran pertahanan militer hingga menyentuh angka fantastis 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Berbagai kesepakatan pembelian senjata gencar dipersiapkan. Dipimpin oleh Jerman yang mulai agresif mempertebal postur militernya, Eropa mencoba bangkit secara mandiri tanpa harus membuat aliansi tandingan di luar NATO.
“Ketika AS terus mengevaluasi tingkat keterlibatan dan kehadirannya di Eropa, justru inilah momentum emas untuk melakukan ‘Eropanisasi’ di dalam tubuh NATO,” cetus Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot.
Salah satu ujian nyata kemandirian ini adalah komitmen dukungan terhadap Ukraina. Sekjen NATO Mark Rutte telah mengajukan usulan agar Eropa dan Kanada mematok 0,25 persen PDB khusus untuk mempersenjatai Kyiv. Sayangnya, usulan ambisius ini langsung layu sebelum berkembang akibat penolakan dari raksasa ekonomi seperti Prancis, Spanyol, dan Italia yang dinilai enggan berkontribusi maksimal.
“Apa yang saya ingin capai sebenarnya adalah supaya beban ini bisa dibagi lebih merata saja. Saat ini, nyatanya hanya enam atau tujuh negara sekutu yang melakukan sebagian besar pekerjaan berat tersebut,” keluh Rutte menutup perbincangannya.
