Lampu-lampu di Pendopo Cendrawasih Merak, Perumahan KDA, baru saja menyala ketika Wali Kota Batam Amsakar Achmad berdiri di depan warga, membawa pesan yang terasa sebagai alarm bagi arah pembangunan kota.
Malam itu, Senin (24/11/2025), Amsakar menghadiri reses Anggota DPRD Batam Novela F. Sinaga — namun nadanya lebih dari sekadar seremoni. Ia ingin warga sadar bahwa pembangunan hanya bisa berjalan jika suara masyarakat ikut menggerakkannya.
Amsakar menyebut reses sebagai “amanah negara” — sebuah mandat resmi yang mewajibkan anggota DPRD turun ke tengah publik untuk mendengar langsung denyut kebutuhan warga. Dari sinilah arah prioritas pembangunan disusun, bukan dari ruang rapat berpendingin udara.
“Reses adalah agenda yang diamanahkan negara kepada anggota DPRD untuk menyerap aspirasi warga, mendengar keluh kesah masyarakat, yang kemudian menjadi dasar perumusan program,” katanya, menegaskan urgensi dari forum yang kerap dianggap formalitas belaka.
Ia mendorong warga untuk lebih lantang bicara. Menurutnya, tak ada pembangunan yang benar jika masyarakat yang merasakan kondisi sehari-hari justru bungkam. “Saya percaya pembangunan tidak bisa dilakukan hanya dari belakang meja. Pembangunan harus lahir dari suara masyarakat. Mari bersama-sama kita bangun Batam agar semakin maju,” ujarnya, disambut anggukan peserta reses.
Amsakar menambahkan, setiap aspirasi harus lahir dari kebutuhan nyata. Apa yang dibangun hari ini, tegasnya, harus menjadi jawaban atas persoalan lapangan — mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga fasilitas sosial yang masih timpang di beberapa wilayah.
Ia kemudian memaparkan mekanisme panjang penyusunan pembangunan: mulai dari reses DPRD, Musrenbang kelurahan, kecamatan, hingga kota, lalu dirajut menjadi rencana kerja perangkat daerah yang mengikuti RPJMD Batam. Semua proses itu, menurutnya, bukan sekadar administrasi, tetapi penyaring untuk memastikan kebutuhan warga tidak hilang di tengah tumpukan dokumen.
Namun fakta anggaran menghadirkan tantangan lain. Total kebutuhan pembangunan yang diusulkan warga dan perangkat daerah mencapai Rp9 triliun. Kemampuan anggaran Batam? Baru sekitar Rp4,2 triliun.
“Artinya, sekitar Rp5 triliun usulan belum dapat terakomodasi. Karena itu negara harus mengambil kebijakan dengan melihat mana yang menjadi prioritas,” jelas Amsakar. Kalimat itu menjadi penanda bahwa suara warga bukan hanya penting, tetapi menentukan proyek mana yang bisa berjalan dan mana yang harus mengantre lebih panjang.
Malam beranjak larut di KDA, namun pesan Amsakar menggema lebih lama: Batam dibangun bukan oleh gedung-gedung, tetapi oleh keberanian warganya untuk menyampaikan apa yang paling mereka butuhkan.
#Batam #BeritaBatam #ResesDPRD #AspirasiWarga #AmsakarAchmad #PembangunanBatam #BreakingNews #KabarTerkini #IndonesiaUpdate
