Rencana pemerintah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipandang sebagai langkah strategis untuk mengembalikan daya beli masyarakat dan menggairahkan sektor riil. Menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, kebijakan ini berpotensi menjadi “starter” baru yang memecah stagnasi konsumsi rumah tangga dua tahun terakhir.
“Sejak penyesuaian PPN dilakukan beberapa waktu lalu, terlihat pergeseran perilaku konsumsi. Tabungan dan dana pihak ketiga rumah tangga terus menurun, menandakan daya beli masyarakat sedang tertekan,” ujar Fakhrul dalam keterangannya kepada InfoPublik, Jumat (17/10/2025).
Dorong Sektor Riil dan Daya Beli
Menurut Fakhrul, penurunan tarif PPN akan memberi dua dampak besar. Pertama, mendorong kembali konsumsi rumah tangga dan menggairahkan sektor riil. Turunnya harga barang dan jasa akan terasa langsung di pasar, memicu efek domino pada industri padat karya seperti makanan-minuman, ritel, pariwisata, dan logistik.
“Konsumsi adalah motor utama ekonomi kita. Jika rumah tangga kembali belanja, industri bergerak, tenaga kerja terserap, dan investasi ikut pulih,” katanya.
Dampak kedua, lanjut Fakhrul, adalah transformasi sektor informal menuju ekonomi formal. Dengan beban pajak konsumsi yang lebih ringan, pelaku usaha kecil menengah (UKM) akan lebih tertarik masuk ke ekosistem formal karena insentif pajaknya jelas dan akses pembiayaannya terbuka.
“Ini bukan cuma soal menurunkan tarif pajak, tapi menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan inklusif,” tegasnya.
Tidak Kurangi Pendapatan Negara
Fakhrul menilai, penurunan PPN tidak serta-merta menggerus pendapatan negara. Dalam jangka menengah, kebijakan ini justru memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan fiskal.
“Kalau publik melihat arah kebijakan yang pro-sektor riil, kepercayaan meningkat. Basis pajak melebar karena makin banyak pelaku ekonomi yang mau tercatat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi di sisi penerimaan non-PPN agar kebijakan ini tetap berkelanjutan secara fiskal. Dua hal yang harus dikejar, kata dia, adalah penertiban sektor ilegal seperti rokok tanpa pita cukai dan perdagangan lintas batas yang rawan miss-invoicing, serta pembangunan sistem pajak dan kepabeanan yang adil dan transparan.
“Penerimaan negara tidak harus dikejar dengan tarif tinggi. Yang penting sistemnya dipercaya dan mudah diikuti. Kalau ekonomi formal tumbuh, pajak mengalir dengan sendirinya,” jelas Fakhrul.
Momentum Pulihkan Optimisme Ekonomi
Fakhrul memproyeksikan, dengan kombinasi kebijakan fiskal adaptif, turunnya PPN, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus 5,3 persen pada 2026.
“Ini momentum penting untuk mengembalikan optimisme ekonomi domestik. Kita tidak bisa hanya menunggu investasi datang. Fondasi ekonomi Indonesia selalu ada pada konsumsi rakyat. Dan PPN yang lebih rendah adalah kuncinya,” ujarnya menutup pernyataan.
#PPN #EkonomiNasional #FakhrulFulvian #TrimegahSekuritas #DayaBeli #KebijakanFiskal #UMKM #EkonomiIndonesia #PertumbuhanEkonomi #BreakingNews
