Langkah besar reformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi dimulai. Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran perdana Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Dalam upacara yang berlangsung khidmat, Dony Oskaria ditetapkan sebagai Kepala BP BUMN, dengan Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata masing-masing menjabat sebagai Wakil Kepala I dan Wakil Kepala II.
Pengangkatan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan dengan suara tegas.
Prosesi pelantikan berlangsung penuh khidmat, diwarnai keseriusan dan rasa tanggung jawab para pejabat yang baru dilantik. Para tamu undangan dari jajaran kabinet, lembaga negara, dan perwakilan BUMN turut hadir menyaksikan momen bersejarah itu.
Dari Kementerian ke Badan: Reformasi Struktural BUMN Dimulai
Pelantikan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam tata kelola perusahaan milik negara. Pembentukan BP BUMN merupakan tindak lanjut dari revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang disahkan DPR RI pada 2 Oktober 2025.
Dalam revisi tersebut, nomenklatur Kementerian BUMN resmi berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) — lembaga nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Tujuan pembentukan badan ini adalah memperkuat fungsi pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan BUMN, serta mendorong kemandirian dan daya saing di tingkat nasional maupun global.
Dengan struktur baru ini, BP BUMN akan berperan sebagai regulator sekaligus penjaga arah kebijakan strategis, sementara pengelolaan operasional perusahaan-perusahaan pelat merah akan dijalankan secara profesional dan independen.
Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun BUMN yang efisien, modern, dan berorientasi hasil, sekaligus menekan tumpang tindih kewenangan yang selama ini kerap menghambat kinerja korporasi negara.
Figur dan Tantangan Baru
Dony Oskaria, sosok yang dikenal sebagai profesional dengan pengalaman panjang di sektor pariwisata dan keuangan, dipercaya mampu membawa semangat manajerial baru ke tubuh BP BUMN.
Sementara Aminuddin Ma’ruf, mantan Staf Khusus Presiden sekaligus figur muda dengan rekam jejak di bidang kebijakan publik, diharapkan menjadi jembatan strategis antara BP BUMN dan masyarakat.
Tedi Bharata, yang sebelumnya berkarier di birokrasi pemerintahan, akan memperkuat aspek pengawasan dan sinergi antarperusahaan negara.
Para pengamat menilai, kehadiran BP BUMN membuka peluang besar bagi peningkatan nilai dan efektivitas korporasi negara. Namun tantangannya juga tak ringan — mulai dari restrukturisasi organisasi, pengawasan lintas sektor, hingga peningkatan transparansi publik.
“Langkah ini bisa menjadi momentum perbaikan total bagi BUMN. Tapi keberhasilannya sangat bergantung pada integritas, independensi, dan kemampuan BP BUMN menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan negara,” ujar seorang analis kebijakan publik di Jakarta.
Pelantikan Dony Oskaria dan jajarannya menandai awal babak baru bagi BUMN Indonesia, yang kini menatap masa depan dengan struktur lebih ramping, profesional, dan berorientasi hasil.
Langkah Presiden Prabowo menegaskan arah baru pemerintahan: membangun tata kelola ekonomi negara yang transparan, berdaya saing, dan berkeadilan — di mana BUMN tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga pilar kemandirian bangsa.
#PrabowoSubianto #BadanPengaturanBUMN #BPBUMN #DonyOskaria #AminuddinMaruf #TediBharata #ReformasiBUMN #IstanaNegara #IndonesiaMaju #EkonomiNasional
