Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menunda perjalanan ke luar negeri serta tidak menggelar acara berlebihan, termasuk pesta mewah dan hiburan besar.
Instruksi itu disampaikan Tito melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (1/9/2025). “Ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah,” ujarnya.
Selain itu, Tito mengingatkan agar para pejabat daerah berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik. Ia menekankan, setiap pejabat sebaiknya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, agar tidak menimbulkan salah tafsir yang bisa memicu gejolak baru di masyarakat.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai langkah Mendagri sudah tepat. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan empati pemerintah terhadap rakyat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi. “Jika pejabatnya merakyat, tidak pamer, dan mampu menjaga perasaan masyarakat, maka potensi gejolak bisa ditekan,” katanya.
Iwan juga menegaskan pentingnya pola komunikasi pejabat daerah dalam menjaga kondusivitas. “Komunikasi publik yang baik akan membantu menciptakan suasana tenang. Kepala daerah harus hadir sebagai penyejuk, bukan justru memancing kemarahan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, IPR mendukung strategi pemerintah yang mengedepankan pendekatan empati ketimbang hanya mengandalkan aspek keamanan dalam menghadapi keresahan publik.
