Pemerintah melalui Kementerian Pertanian resmi menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras sepanjang Juli 2025. Langkah ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang menyasar keluarga rentan di seluruh Indonesia, sebagai upaya menstabilkan harga dan memastikan akses masyarakat terhadap bahan pokok.
“Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli rakyat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan pers, Sabtu (12/7/2025).
Mentan menjelaskan bahwa penyaluran bansos ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, di tengah tekanan perubahan iklim dan gejolak ekonomi global.
Selain bantuan sosial langsung, pemerintah juga menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikawal ketat. Mentan menegaskan pentingnya pengawasan agar program tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Bansos sudah pemerintah lepas langsung ke rakyat. Tapi untuk SPHP, saya tegaskan: Bulog agar hati-hati. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh mafia pangan. Saya minta tindak tegas,” ujarnya.
Pernyataan ini merespons hasil investigasi Satgas Pangan Bareskrim Polri terhadap dugaan pelanggaran oleh sejumlah produsen besar yang ditengarai menjual beras tak sesuai standar mutu dan takaran. Temuan ini memperkuat pentingnya keberadaan SPHP sebagai tameng konsumen dari praktik kecurangan.
SPHP dijalankan oleh Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog melalui distribusi beras kemasan 5 kilogram ke berbagai saluran, mulai dari pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Harga beras SPHP dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ini bukan soal jumlah, tapi keadilan distribusi. Jika tidak tepat sasaran, maka tujuan SPHP akan gagal. Distribusinya harus transparan dan diawasi pemerintah pusat dan daerah,” tegas Amran.
Di sektor produksi, Kementerian Pertanian menjalankan program pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, serta percepatan tanam untuk meningkatkan hasil panen. Dampaknya, produksi beras nasional pada Januari–Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, meningkat 14,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kami pastikan produksi aman. Yang harus dijaga sekarang adalah distribusi dan tata niaganya. SPHP dan bansos adalah dua sisi mata uang—satu menjaga akses rakyat miskin, satu lagi menstabilkan pasar,” jelasnya.
Amran menutup pernyataannya dengan seruan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pangan nasional agar menjunjung tinggi semangat gotong royong, kejujuran, dan kepedulian sosial.
“Kita ingin negara hadir dari sawah hingga ke meja makan. Jangan biarkan rakyat dirugikan oleh segelintir oknum. Kelola SPHP dengan semangat kebersamaan,” pungkasnya.
