Presiden Prabowo Subianto menegaskan target ambisius untuk mewujudkan keadilan energi di seluruh pelosok negeri. Dalam empat tahun ke depan, seluruh desa di Indonesia ditargetkan sudah teraliri listrik.
Instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang kini juga menjabat Ketua Satuan Tugas Hilirisasi.
Kurang dari dua minggu setelah arahan Presiden disampaikan, Bahlil melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sarmi, Papua—wilayah yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia meninjau langsung proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan serta bertemu masyarakat dan unsur pemerintah daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan energi hingga ke titik terjauh. Ia menyatakan bahwa program elektrifikasi desa bukan sekadar proyek fisik, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membuka akses pendidikan, dan memperkuat ekonomi desa.
Bupati Sarmi, Dominggus Rumbairusy, menyambut baik langkah cepat pemerintah pusat. Ia menyebut realisasi listrik di wilayah pesisir dan pedalaman Papua sebagai kebutuhan mendesak, khususnya bagi komunitas adat yang selama ini terisolasi dari akses energi.
Bahlil menambahkan bahwa pemerataan listrik juga menjadi landasan untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam yang tersebar di berbagai daerah. Dengan tersedianya listrik, ia meyakini sektor produktif di desa-desa dapat tumbuh lebih cepat dan menciptakan lapangan kerja baru.
Pemerintah pusat menyiapkan skema kolaboratif antara BUMN, swasta, dan pemerintah daerah guna memastikan pembangunan jaringan listrik berjalan efektif. Selain membangun pembangkit dan distribusi, program ini juga mencakup pelatihan tenaga kerja lokal untuk pemeliharaan dan operasional di masa depan.
Presiden Prabowo menilai bahwa akses listrik adalah hak dasar seluruh warga negara. Pemerintah tidak ingin ada satu pun desa yang masih gelap gulita ketika Indonesia memasuki usia satu abad kemerdekaan pada 2045.
Dengan realisasi elektrifikasi desa yang masif, pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan peningkatan rasio elektrifikasi nasional hingga 100 persen, sekaligus menutup kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia dalam sektor energi.
