Di balik gemerlap rencana Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur masih menyimpan ironi: puluhan desa gelap gulita dan terputus dari sinyal. Hal inilah yang membuat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, angkat suara saat kunjungan kerja reses di Samarinda, Rabu, 18 Juni 2025.
“Kami pilih Kaltim karena di sini ada 10 kota dan kabupaten yang erat kaitannya dengan BUMN. Tapi faktanya, masih ada 109 desa yang belum dialiri listrik PLN, dan blank spot sinyal di mana-mana,” ujar Eko.
Bersama rombongan Komisi VI, Eko sengaja memanggil langsung para petinggi PLN dan Telkom untuk mendengar keluhan masyarakat tanpa basa-basi. Menurut dia, pelayanan dasar seperti listrik dan internet sudah jadi hak warga, apalagi Kalimantan Timur kini jadi jantung pembangunan nasional.
“Bayangkan, di satu sisi kita bangun IKN megah, tapi di sisi lain masih ada warga pakai pelita dan cari sinyal ke atas pohon. Ini ironis,” katanya dengan nada geram.
Komisi VI, tegas Eko, tidak mau persoalan ini hanya berhenti di tataran rapat. Ia berjanji mengawal sampai BUMN menuntaskan pekerjaan rumah ini, mulai dari tambahan anggaran hingga percepatan pembangunan jaringan di pelosok.
“Kami siapkan dukungan penuh, baik politik maupun anggaran. Kalau PLN dan Telkom butuh tambahan dana demi meratakan akses, kami siap kawal,” tegas politisi PAN itu.
Eko menutup dengan peringatan: pemerataan listrik dan internet bukan sekadar fasilitas, tapi kunci pemerataan pembangunan. “Warga desa di Kaltim berhak dapat terang dan sinyal, sama seperti di Jakarta. Jangan biarkan ketimpangan makin lebar,” tutupnya.
