Gelombang hoaks di Indonesia lagi-lagi bikin pusing kepala. Kali ini, isu miring soal kapal JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana bikin gaduh lini masa. Disebut-sebut milik mantan Presiden Joko Widodo dan istrinya, lalu diklaim angkut nikel dari Raja Ampat. Padahal, faktanya: semua bualan belaka.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sudah men-stempel resmi: hoaks. Situs pelacak kapal terpercaya juga memastikan kapal tersebut beroperasi di Kalimantan, bukan Raja Ampat. Media bisnis seperti Bisnis.com dan Kompas.com menguliti datanya: tak ada nama Jokowi atau Iriana di balik kepemilikan kapal.
Algooth Putranto, Koordinator Riset Satgas Anti Hoaks PWI Pusat, angkat bicara keras. “Hoaks seperti ini bukan cuma menyesatkan publik. Kalau dibiarkan, bisa bikin investor kabur, terutama di sektor maritim yang jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi era Presiden Prabowo,” kata Algooth dalam diskusi bareng Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta (KJEJ), Jumat (13/6) lalu.
Ia menambahkan, publik kerap jadi korban narasi palsu berlapis-lapis. “Isu kapal JKW Mahakam itu hoaksnya beranak pinak. Untung cepat diklarifikasi. Tapi ke depan, publik harus lebih cerdas menapis info,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Sabtu (14/6).
Faisal Rachman, Pemimpin Redaksi Periskop.id, juga membenarkan betapa hoaks bisa langsung menghambat arus modal. “Ada investor dari Tiongkok yang sempat hold investasinya gara-gara terjerat hoaks di daerah targetnya. Jadi dampaknya sangat riil,” kata Faisal.
Ketua KJEJ Windarto menambahkan, tanggung jawab media jadi taruhan. “Sayangnya, sebagian media masih main ikut arus demi klik. Untungnya masih ada Kompas dan Bisnis Indonesia yang tegas verifikasi,” tuturnya.
Jokowi sendiri menanggapi enteng hoaks ini. “Banyak kok tulisan ‘Jokowi’ di truk. Biasa saja. Tapi jangan diplintir jadi milik saya,” kata mantan presiden yang kini sering wara-wiri di Solo itu.
Diskusi KJEJ sepakat: hoaks adalah musuh bersama. Butuh sinergi akademisi, jurnalis, pemerintah, dan publik untuk bersih-bersih ruang informasi.
Algooth menegaskan, “Langkah klarifikasi Komdigi dan bantahan langsung dari Pak Jokowi sudah tepat. Sekarang giliran publik harus lebih pintar menelan kabar. Jangan asal telan, apalagi share tanpa pikir panjang,” pungkasnya.
