Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, membantah keras rumor pemasangan lift, eskalator, atau penggunaan alat berat seperti eskavator di kawasan Candi Borobudur. Ia menyebut informasi yang beredar luas di media sosial itu sebagai kabar keliru dan menyesatkan.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI serta sesi doorstop dengan wartawan pada Rabu (28/5/2025), Fadli menegaskan tidak pernah ada rencana pemerintah yang melibatkan pembangunan fasilitas permanen atau penggunaan mesin berat di situs warisan dunia tersebut.
“Tidak ada lift, tidak ada eskalator, apalagi eskavator. Itu hoaks yang tidak berdasar,” tegasnya dalam pernyataan resmi yang diterima Infopublik.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran publik terkait proyek peningkatan aksesibilitas di Borobudur. Pemerintah, melalui BUMN pariwisata Injourney sebagai pengelola kawasan, tengah menyiapkan solusi bagi pengunjung penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Namun, fasilitas yang disiapkan berupa chairlift non-permanen, bukan instalasi tetap seperti yang diberitakan sebelumnya.
Chairlift yang dimaksud adalah alat bantu berupa kursi naik berbasis teknologi ringan, yang bisa dipasang dan dilepas tanpa merusak struktur bangunan candi. Fadli menjelaskan, sistem serupa telah digunakan di sejumlah situs budaya kelas dunia, seperti Akropolis di Athena, Sistine Chapel di Vatikan, hingga Tembok Besar Cina.
“Solusi ini inklusif, bukan masif. Tujuannya semata-mata membuka akses bagi semua, termasuk biksu lanjut usia dan pengunjung disabilitas yang ingin mencapai bagian atas candi,” katanya.
Sebagai pelengkap, pemerintah juga menyiapkan jalur rampway portable dari kayu yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kaidah konservasi.
Fadli menegaskan, seluruh kebijakan aksesibilitas tetap mengacu ketat pada prinsip pelestarian. Tidak ada instalasi permanen, dan semua alat bantu bersifat sementara serta bisa dilepas kapan saja. Ia memastikan tidak ada bagian dari struktur candi yang akan terganggu oleh kebijakan ini.
“Semua ini bagian dari upaya menjadikan Borobudur sebagai destinasi budaya yang terbuka untuk semua kalangan, tanpa mengorbankan keaslian dan nilai sejarahnya,” ujar Fadli.
Ia juga mengimbau masyarakat, komunitas budaya, dan media agar lebih cermat menyaring informasi sebelum menyebarkannya. Menurutnya, penyebaran disinformasi mengenai situs warisan seperti Borobudur dapat menimbulkan kepanikan yang tidak perlu.
“Borobudur adalah milik bangsa. Mari kita rawat dan jaga dengan informasi yang akurat, berbasis fakta, dan semangat pelestarian,” tutupnya.
SUMBER: INFOPUBLIK
