Dalam situasi krisis, keberanian saja tak cukup. Seorang pemimpin dituntut mampu membuat keputusan cepat yang berpijak pada pemahaman mendalam atas persoalan. Begitu pesan yang disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (24/5/2025).
Menurut JK, ketika negara menghadapi krisis atau situasi genting, pemimpin harus sigap mengambil keputusan yang tepat dan terukur. Keberanian dalam mengambil langkah, kata dia, tidak boleh sekadar nekat, melainkan harus dilandasi analisis tajam terhadap akar masalah yang dihadapi bangsa.
“Pemimpin harus cepat bertindak dan tidak keliru. Jika salah langkah, persoalan bangsa tidak akan terselesaikan,” ujar JK dalam acara yang kutipannya dirilis ke publik sehari kemudian, Minggu (25/5/2025).
Ia menegaskan, ketepatan dalam menentukan kebijakan sangat ditentukan oleh pemahaman menyeluruh terhadap krisis yang sedang terjadi. Dengan landasan yang kuat, pemimpin dapat membuat keputusan yang bermanfaat luas dan menghindari kesalahan yang dapat memperparah keadaan.
Untuk menggambarkan bahaya kebijakan yang gegabah, JK menyinggung kebijakan dagang yang diterapkan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang dikenal sebagai “Tarif Trump.” Menurutnya, meskipun kebijakan itu terlihat berani, pada kenyataannya justru menimbulkan kerugian bagi warga dan pelaku usaha di AS karena meningkatkan harga barang impor.
“Itu contoh dari kebijakan yang dibuat tanpa memahami akar masalah. Akibatnya, masyarakat sendiri yang menanggung beban,” ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut.
JK juga menyoroti tantangan besar yang tengah dihadapi dunia saat ini, mulai dari konflik geopolitik hingga gejolak ekonomi global. Dalam situasi semacam itu, ia mengatakan bahwa pemimpin perlu tampil sebagai figur yang mampu melindungi dan mengarahkan rakyatnya agar selamat dari badai.
Mengibaratkan negara sebagai kapal yang terombang-ambing di tengah badai, JK menekankan pentingnya ketenangan dan fokus dalam menghadapi krisis. Seorang pemimpin, menurutnya, tidak boleh panik, melainkan harus jernih dalam melihat persoalan dan menyusun langkah penyelamatan.
Selain kemampuan berpikir strategis, komunikasi yang efektif dengan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan kepemimpinan di masa sulit. JK menilai, pemimpin yang baik harus mampu mengendalikan emosi dan tidak terburu-buru dalam menetapkan kebijakan. Ia juga menekankan pentingnya pengalaman dalam menangani berbagai dinamika yang muncul selama krisis.
Dalam kesempatan itu, JK turut membagikan pengalamannya ketika terlibat dalam penyelesaian konflik di Poso, Ambon, dan Aceh. Ia juga mengulas sejumlah kebijakan penting yang ia ambil saat mendampingi pemerintahan pada masa krisis ekonomi 1998 dan 2008.
Salah satu kebijakan yang dikenangnya adalah saat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), termasuk minyak tanah, sekaligus menghapus subsidi dan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut termasuk keputusan paling berani karena memicu dampak ekonomi yang luas, namun berhasil dilaksanakan tanpa menimbulkan gejolak sosial yang besar.
“Waktu itu, kenaikan harga BBM dan minyak tanah adalah yang paling tinggi dalam sejarah. Tapi tak terjadi demo besar karena diumumkan menjelang bulan puasa. Masyarakat lebih memilih beribadah daripada turun ke jalan. Di situlah pentingnya strategi dalam menentukan waktu dan cara pengambilan kebijakan,” jelas JK.
Melalui pengalaman dan refleksi tersebut, JK menekankan bahwa keberanian mengambil kebijakan harus dibarengi dengan kejelian membaca situasi dan strategi komunikasi yang tepat. Ia berharap para pemimpin masa kini mampu belajar dari sejarah agar tidak mengulang kesalahan yang sama.
