Pemerintah mendukung Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dibahas lebih lanjut pada Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI.
Hal itu disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mewakili Presiden RI, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara dalam Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
“Setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Bapak Presiden RI Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dalam rapat tingkat satu ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemerintah menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI,” kata Supratman.
Supratman menyebutkan beberapa pokok materi penting dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Pertama, pemberian kuasa atribusi kepada menteri sebagai wakil pemerintah. Kedua, pendirian dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam rangka optimalisasi pengelolaan dividen BUMN.
Ketiga, penguatan tata kelola BUMN melalui fungsi pemisahan, fungsi regulator, pemegang saham, dan pengawas BUMN, serta pengaturan koordinasi antara Menteri dan Badan.
Selain itu, RUU ini juga menegaskan status kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan agar lebih lincah dalam menjalankan aksi korporasi.
“Diharapkan revisi ini dapat semakin memperkuat daya saing BUMN dan mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden RI saat ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengakui bahwa aset perusahaan pelat merah akan digabung melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Saat ini, badan baru tersebut masih menunggu peresmian dari Presiden Prabowo Subianto.
