Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan terburu-buru mengakui pemerintahan baru Suriah setelah berakhirnya kekuasaan rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Rolliansyah Soemirat (Roy), menyampaikan bahwa Indonesia akan memantau perkembangan politik dan proses transisi di Suriah dengan cermat.
Roy menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terburu-buru dalam keputusan pengakuan, dan yang terpenting adalah stabilitas dan pemulihan Suriah. Ia menyerukan agar semua pihak di Suriah menyepakati peta jalan bersama untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat.
Indonesia juga mengingatkan pemerintahan baru Suriah untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang belum dilaksanakan oleh rezim Bashar al-Assad. Indonesia berkomitmen untuk terus mengangkat isu Suriah di forum internasional guna memastikan proses perdamaian berjalan sesuai harapan.
Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta, juga menekankan pentingnya konsensus politik nasional, transisi demokratis, dan rekonstruksi ekonomi di Suriah. Anis berharap perubahan rezim ini menjadi momentum positif bagi rakyat Suriah menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
