PAPUA—Ketua Dewan Adat Keerom, Jakobus Mekawa, mengeluarkan pernyataan tegas menanggapi isu yang beredar terkait adanya upaya kelompok tertentu yang akan mengganggu pelaksanaan Pilkada 2024 di Papua.
Jakobus menyebut bahwa kelompok-kelompok yang resisten terhadap pemerintah menyerukan kepada masyarakat untuk memboikot Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.
Menanggapi isu tersebut, Jakobus bersama perwakilan masyarakat Kabupaten Keerom menegaskan pentingnya ketenangan dan persatuan di tengah masyarakat. Dia mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang berusaha memecah belah.
“Saya mengajak pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah untuk menghentikan upaya adu domba yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan di Papua,” tegas Jakobus.
Jakobus menjelaskan bahwa sebagai masyarakat yang hidup dekat dengan nilai-nilai adat, setiap warga negara perlu menghargai segala bentuk perubahan yang membawa kebaikan. Dia menekankan bahwa kemajuan yang dicapai melalui proses demokrasi seperti Pilkada akan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Papua.
“Pilkada ini adalah untuk kita semua, baik tua, muda, maupun perempuan. Semua telah berpartisipasi di tingkat kabupaten, kota, provinsi, maupun pusat,” ucapnya.
Jakobus menekankan bahwa ajakan untuk memboikot Pilkada adalah tindakan yang merugikan masyarakat Papua sendiri.
“Mereka yang menolak terselenggaranya pemilu sebenarnya sedang membodohi masyarakat Papua dan merugikan diri mereka sendiri,” kata Jakobus dalam konferensi pers bersama kelompok pemuda Dewan Adat Keerom pada Selasa (30/7/2024).
Ia menegaskan bahwa tidak menggunakan hak pilih adalah sikap yang tidak bijak, karena memilih adalah salah satu cara untuk memajukan masyarakat.
Jakobus juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk memanfaatkan momen Pilkada ini sebagai kesempatan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dia menganalogikan pentingnya mempersiapkan “jembatan” bagi generasi mendatang agar tidak perlu lagi bersusah payah menyeberangi “lautan” kesulitan.
“Sebagai tokoh adat, saya meminta kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab,” kata Jakobus.
Dia menegaskan bahwa provokasi untuk menolak Pilkada adalah tindakan sepihak yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama.
Dalam penutupnya, Jakobus menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang menolak Pilkada adalah penghambat kemajuan Papua. Dia menekankan bahwa kemajuan yang dicapai nanti akan dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang saat ini menolak.
“Selaku tokoh adat bersama pemuda, saya meminta kepada kelompok atau pihak yang mengancam memboikot Pilkada ini untuk menghentikan provokasi yang merugikan orang lain dan masa depan generasi Papua yang akan datang,” pungkasnya. (*)
