JAKARTA–Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berharap program penanggulangan kemiskinan, stunting, hingga percepatan pembangunan Papua, dapat terus dilanjutkan dan disempurnakan pada masa pemerintahan selanjutnya.
“Permasalahan jangka panjang seperti penanggulangan kemiskinan, stunting, percepatan pembangunan Papua, dan berbagai program pembangunan lainnya, tidak akan hilang seiring dengan bergantinya pemerintahan, sehingga (kebijakan yang ada) tentu perlu terus dilanjutkan dan disempurnakan,” ujar Wapres Ma’ruf Amin, Rabu (10/7/24).
Wapres mengatakan sejatinya setiap pemerintahan adalah pemegang tongkat estafet pemerintahan sebelumnya. Untuk itu program-program yang baik sudah sepatutnya untuk terus dilanjutkan.
Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian khusus pada pembangunan di wilayah Papua dengan mengakselerasi pembangunan dan memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat Papua.
“Saat ini pemerintah juga telah membentuk Badan Pengarah Papua sebagai bagian upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua. Badan ini akan mengoordinasikan program-program pembangunan sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang sudah saya luncurkan di Sorong pada bulan yang lalu,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin.
Ia menegaskan pembangunan di Papua dilakukan dengan melibatkan orang asli Papua dan difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta keamanan, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi orang asli Papua.
“Program-program ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar-wilayah di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” jelas Wapres Ma’ruf Amin.
Ia mengungkapkan selama lima tahun terakhir pemerintah juga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem nasional. “Pada 2019 kemiskinan ekstrem nasional masih berada di angka 2,7 persen dan menurun drastis ke angka 0,83 persen pada Maret 2024. Tahun ini, kita telah berhasil mencapai target di angka 0-1 persen,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin.
Ia mengatakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan juga terus mendorong pihak-pihak terkait untuk berkolaborasi mengentaskan kemiskinan ekstrem.
“Sinergi ini terbukti berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari tahun ke tahun. Saya berharap hal ini terus dilanjutkan pada masa pemerintahan yang akan datang agar angka kemiskinan ekstrem dapat mencapai target 0 persen,” terang Wapres Ma’ruf Amin.
Selain kemiskinan ekstrem, pemerintah juga berhasil menurunkan angka prevalensi stunting. Prevalensi stunting pada 2019 masih berada di angka 27,7 persen, namun telah berhasil diturunkan ke angka 21,5 persen pada 2023.
“Angka ini akan terus diturunkan melalui program-program inklusi dari pemerintah untuk memitigasi dan menekan angka kelahiran bayi stunting di Indonesia. Kita harapkan mendekati 14 persen tahun ini,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
Ia menekankan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting akan berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“SDM berkualitas akan membawa inovasi dan meningkatkan produktivitas sehingga memperkuat daya saing bangsa dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Wapres Ma’ruf Amin. (*)
PRESIDEN : KONSUMSI PRODUK DALAM NEGERI MASIH 41 PERSEN
JAKARTA–Presiden Joko Widodo mencermati penggunaan atau konsumsi produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41 persen.
Sehingga, hal tersebut perlu ditingkatkan. “Masalah serapan anggaran dan utamanya penggunaan produk dalam negeri, ini yang saya cek, ini masih di angka 41 persen. Penggunaan produk dalam negeri masih 41 persen untuk kabupaten dan kota. (Angka) 41 persen masih kecil, artinya selain itu produk-produk impor,” ujar Presiden Jokowi, Rabu (10/7/24).
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota berhati-hati dalam penyerapan anggaran karena menteri keuangan begitu sulit mengumpulkan penerimaan negara dari berbagai sektor, rupiah demi rupiah.
“Hati-hati (dalam penyerapan anggaran). Kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara sangat sulit sekali, baik itu pajak, PNBP, royalti, dividen, itu serupiah, serupiah, serupiah semuanya dikumpulin Ibu Menkeu. terkumpul jadi penerimaan negara,” pinta Presiden Jokowi.
Ia menyayangkan apabila penerimaan negara yang ditransfer ke daerah itu kemudian dibelikan produk-produk impor yang justru memberikan manfaat bagi negara lain.
“Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan, mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali, jadi gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa itu produk dalam negeri,” tegas Presiden Jokowi. (*)
