JAKARTA — Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, kriss di Timur Tengah tidak akan mengguncang perekomomian Indonesia.
Ditegaskannya, fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat. Sehingga cukup tangguh menghadapi situasi bagaimana pun, termasuk krisis di Timur Tengah.
Di depan Sekretaris Jendral Kadin Internasional (International Chamber of Commerce/ICC) John Denton, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Angka yang sama dimiliki India dan Tiongkok.
Padahal saat yang sama negara lainnya mencapai pertumbuhan 2 persen.
Anindya Bakrie mengemukakan indikator makro ekonomi Indonesia yang menyebabkan dirinya optimis.
Selain pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, dia juga menyebut laju inflasi yang terkendali, jauh di bawah negara maju anggota OECD lainnya.
Laju inflasi Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 sebesar 3,05 persen secara tahunan.
Mengenai penurunan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis Rp16.000 per dolar AS, menurut Anindya, bukan yang pertama kali terjadi.
Sebelumnya, pada April 2020, kurs rupiah juga pernah bernasib sama. Pelemahan nilai tukar tidak hanya dialami rupiah, tetapi juga mata uang regional lainnya.
“Ini disebabkan oleh ketidakpastian kondisi geopolitik akibat memanas-nya Timur Tengah. Belum lagi perang dagang yang meruncing antara AS dan Tiongkok,” jelasnya.
Anindya menegaskan, pemerintah dan Bank Indonesia sudah memiliki pengalaman menghadapi situasi tekanan seperti yang terjadi saat ini. Menurut dia, yang terpenting adalah komunikasi dengan dunia usaha terus dijaga, agar dapat diambil kebijakan yang tepat sasaran.
Selain itu, indikator rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga dalam rentang yang aman, yakni di bawah 40 persen. Jika dibandingkan dengan negara lain, tidak sedikit pasca-Covis-19, rasio utang-nya masih tinggi bahkan di atas 100 persen.
ICC adalah lembaga yang mempromosikan sistem perdagangan dan investasi internasional. ICC memiliki jaringan yang menjangkau lebih dari 170 negara, mencakup lebih dari 45 juta bisnis mulai dari UKM hingga perusahaan multinasional besar. (***)
