New York – Dengan suara tegas dan penuh keyakinan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono berdiri di hadapan sidang paling bergengsi dunia dan menyampaikan sesuatu yang selama ini enggan diucapkan negara-negara besar: komunitas internasional telah gagal, dan Gaza adalah saksi paling pahitnya.
Sugiono hadir dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB yang mengusung tema “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” di Markas Besar PBB, New York, Selasa (26/5/2026).
Pertemuan tingkat tinggi tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri China selaku Presiden Dewan Keamanan PBB bulan Mei 2026, Wang Yi, dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (Lkispol) Hadir pula puluhan kepala diplomasi dari berbagai penjuru dunia, menjadikan forum ini salah satu pertemuan diplomatik paling berbobot tahun ini.
Sugiono tidak membuang waktu untuk basa-basi. Ia langsung menyerang akar persoalan.
“Tantangan global saat ini bukan disebabkan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan karena prinsip-prinsip hukum internasional dan multilateralisme terlalu sering diterapkan secara selektif,” tegas Sugiono dalam pernyataan resmi Kemlu RI.
Ia mengkritik keras penerapan hukum internasional dan kerja sama antarnegara yang kerap tebang pilih, mencerminkan situasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina, sebagai bukti dari kegagalan sistem internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan secara konsisten.
Kata-kata itu bukan sekadar retorika diplomatik. Bagi Sugiono, ini adalah tuduhan faktual yang didukung oleh realitas yang terjadi di lapangan selama berbulan-bulan.
Dari sekian banyak konflik di dunia, Sugiono memilih Gaza sebagai cermin yang paling jujur.
“Indonesia menilai bahwa situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten,” tambah Sugiono.
Indonesia dengan tegas kembali menegaskan bahwa solusi dua negara (two-state solution), berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, tetap merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Posisi ini bukan basa-basi. Sugiono secara eksplisit menegaskan bahwa perjuangan rakyat Palestina dan solusi dua negara adalah bagian tak terpisahkan dari politik luar negeri Indonesia. “Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia,” ujarnya.
Sugiono tidak berhenti pada isu Palestina. Ia menyinggung ancaman yang lebih luas terhadap sistem perdamaian dunia.
Sugiono menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB belakangan ini, menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan serangan terhadap prinsip multilateralisme itu sendiri.
Ia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS, serta menjaga jalur pelayaran internasional agar tetap bebas dan aman bagi semua pihak.
Di luar Gaza, Sugiono membawa agenda besar lainnya ke meja perundingan: tuntutan reformasi struktural terhadap Dewan Keamanan PBB.
“Relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketuai bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca perang dunia ke-2 waktu itu,” kata Sugiono.
Sugiono menilai sistem internasional yang dibentuk pasca-Perang Dunia II belum sepenuhnya mampu menjawab perubahan global selama 80 tahun terakhir, dan berbagai konflik baru serta tantangan internasional membutuhkan pendekatan yang jauh lebih adaptif.
“Oleh karena itu, mereka harus menjadi lebih representatif, lebih demokratis, lebih transparan, dan lebih akuntabel,” tegas Sugiono. Ia menegaskan Indonesia memandang reformasi DK PBB bukan sebagai langkah untuk melemahkan institusi tersebut, melainkan sebagai upaya mengembalikan legitimasi dan kepercayaan dunia internasional.
Menurut Sugiono, reformasi diperlukan supaya Dewan Keamanan tidak lagi didominasi oleh kelompok negara tertentu. Indonesia juga menyoroti masih terbatasnya representasi negara-negara Global South di lembaga paling berkuasa dalam sistem multilateral ini.
Kehadiran Sugiono di podium DK PBB tidak bisa dilepaskan dari rentetan peristiwa yang terjadi sepekan sebelumnya.
Sembilan warga negara Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 yang berlayar membawa bantuan menuju Gaza, Palestina. Namun kapal yang mereka tumpangi dicegat oleh pihak militer Israel pada 18 Mei 2026, dan para peserta yang terdiri dari aktivis dan jurnalis, termasuk sembilan WNI, sempat ditahan.
Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan tersebut. “Ini merupakan pelanggaran hukum internasional karena masyarakat sipil sedang menjalankan bantuan kemanusiaan ke Palestina,” tegas Sugiono. Ia mengungkapkan bahwa kecaman resmi tersebut juga telah disampaikan di DK PBB pada 21 Mei 2026.
Pemerintah Indonesia kemudian melakukan koordinasi dan negosiasi diplomatik dengan sejumlah pihak hingga para WNI akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke Tanah Air.
Kehadiran Sugiono di New York dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas jangkauan diplomasi Indonesia.
Di sela agenda sidang, Sugiono menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Argentina untuk membahas isu bilateral dan perkembangan kawasan. Ia juga melakukan pertemuan informal dengan para menteri luar negeri dari Pakistan, Bahrain, Kirgistan, dan Kuba guna memperkuat komunikasi diplomatik.
Momentum ini mendapat perhatian luas di dalam negeri. Sejumlah kalangan menilai seruan Sugiono di podium DK PBB sebagai langkah diplomasi yang tepat dan berani, namun juga mengingatkan bahwa konsistensi adalah kunci.
Tantangan terbesar bagi Indonesia bukan hanya berbicara lantang di forum multilateral, melainkan memastikan setiap pernyataan itu dibarengi dengan tindakan konkret: dari penggalangan dukungan negara-negara Global South, penguatan posisi dalam sidang-sidang PBB berikutnya, hingga peran aktif dalam upaya penghentian kekerasan di Gaza yang hingga kini belum juga menunjukkan tanda-tanda berakhir.
#MenluSugiono
#IndonesiaDKPBB
#DiplomasisIndonesia
#GazaKegagalanDunia
#ReformasiPBB
