Johannesburg kembali menjadi pusat perhatian global. Di tengah tarik-menarik kepentingan negara besar, Indonesia menegaskan satu pesan: suara negara berkembang tak boleh tenggelam.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT G20) resmi digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025. Pertemuan ini menandai penutup siklus pertama rotasi Presidensi G20, sekaligus momentum penting bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat posisi dalam tata kelola ekonomi dunia.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hadir memastikan berbagai kepentingan nasional Indonesia masuk dalam pembahasan strategis forum ekonomi terbesar dunia tersebut.
Negosiasi Berat, Mayoritas Hanya Hasilkan Chair’s Summary
Sejak serah-terima Presidensi dari Brasil, Afrika Selatan telah bekerja maraton menggelar puluhan pertemuan mulai level working group, task force, hingga pertemuan tingkat menteri. Namun dinamika di meja perundingan jauh dari mudah.
Sherpa G20 Indonesia, Edi Prio Pambudi, mengungkapkan bahwa negosiasi tahun ini berlangsung sangat menantang.
“Mayoritas pertemuan tingkat menteri hanya menghasilkan Chair’s Summary, bukan deklarasi bersama, karena adanya perbedaan posisi yang cukup lebar di antara anggota G20,” ujar Edi dalam siaran pers, Rabu (26/11/2025).
Pertemuan Sherpa ke-4 yang digelar 16–19 November menjadi titik krusial finalisasi Johannesburg Leaders’ Declaration—dokumen besar berisi puluhan paragraf yang saat ini menjadi pusat perhatian seluruh delegasi.
Draf Deklarasi Bahas Energi, Utang Negara Miskin, hingga AI
Isi dokumen tersebut membentang luas:
penguatan ketahanan bencana
keberlanjutan utang negara berpendapatan rendah
mobilisasi pendanaan transisi energi berkeadilan
tata kelola data dan perkembangan Artificial Intelligence (AI)
Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif memberikan intervensi pada tiga sesi utama KTT:
Inclusive and Sustainable Economic Growth
A Resilient World – menyoroti risiko iklim dan krisis pangan
Fair and a Just Future for All
Ketiga sesi itu menjadi panggung bagi Indonesia untuk memperjuangkan global commons, sekaligus memastikan isu negara berkembang tidak tersingkir oleh kepentingan ekonomi negara maju.
Indonesia Gaspol Kebijakan Domestik di Tengah Perundingan Global
Meski disibukkan negosiasi tingkat tinggi, pemerintah tetap mengaitkan diplomasi internasional dengan kebijakan ekonomi nasional. Salah satunya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang terus dipacu untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi investor.
Langkah ini dianggap selaras dengan posisi Indonesia di G20: aktif pada isu global, tetapi tetap memperkuat pondasi ekonomi di rumah sendiri.
“Selain menutup siklus kepemimpinan pertama G20, momentum ini kami manfaatkan untuk menjembatani kepentingan negara berkembang. Indonesia berkomitmen agar Leaders’ Declaration G20 menghasilkan solusi nyata yang mendorong pertumbuhan global yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan kebijakan perizinan usaha mendukung daya saing investasi,” tutur Edi.
Dengan draf deklarasi yang masih dirundingkan, sorotan kini tertuju pada apakah KTT 2025 berhasil melahirkan terobosan nyata—atau kembali terhambat perbedaan posisi geopolitik global.
#G20Johannesburg #IndonesiaDiG20 #G20Summit2025 #AirlanggaHartarto #GibranRakabuming #EdiPrioPambudi #TransisiEnergi #AI #EkonomiInklusif #InvestasiIndonesia #GlobalEconomy #InternationalAffairs
