Menjelang Ramadan, Hari Raya Nyepi, dan Idulfitri, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengusulkan skema work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) guna mengurangi kepadatan arus mudik.
Menhub menjelaskan bahwa tujuan dari WFA ini adalah untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan pemudik, terutama karena Hari Raya Nyepi (29 Maret) dan Idulfitri (31 Maret) berdekatan. “Dengan WFA yang dimulai pada 24 Maret 2025, pemudik diperkirakan mulai melakukan perjalanan sejak 21 Maret 2025 malam, sehingga arus mudik dapat tersebar lebih merata,” jelasnya pada Kamis (20/2/2025).
Kementerian Perhubungan juga tengah melakukan survei untuk menghitung jumlah penumpang yang akan melakukan mudik. “Dengan data yang akurat, kami bisa mengatur moda transportasi yang dibutuhkan,” ucap Menhub.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi terkait wacana WFA bagi ASN. Petunjuk tersebut ditindaklanjuti dengan pembahasan lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait. Seperti yang dilakukan Menhub bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini di kantornya beberapa waktu lalu, guna mematangkan dan menindaklanjuti usulan WFA dengan penyusunan skema dan strategi yang akan diterapkan nanti.
Menteri PANRB menyambut baik usulan WFA ini. Ia menekankan bahwa kebijakan mengenai hari libur dan cuti bersama harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pergerakan masyarakat serta pelayanan publik. “Jika memungkinkan, instansi dapat menerapkan WFA sesuai dengan Peraturan Presiden No.21 tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah. Persentasenya akan kami atur melalui surat edaran, seperti yang biasa kami lakukan setiap Lebaran,” ujar Rini.
Dengan adanya koordinasi lintas instansi dan dukungan kebijakan yang tepat, diharapkan arus mudik dan balik Lebaran 2025 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Sebagai informasi, guna memastikan kesiapan transportasi dan dukungan kebijakan lintas sektor demi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025, Menhub telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian sejak Januari 2025, termasuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, Menhub juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan operator transportasi guna memastikan kesiapan infrastruktur, armada, serta layanan penunjang lainnya. Penguatan sistem pemantauan lalu lintas, pengaturan jadwal perjalanan, dan pengendalian tarif tiket juga menjadi bagian dari strategi pengelolaan arus mudik dan balik tahun ini.
Menhub menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi ASN dalam bekerja tanpa mengurangi produktivitas dan kualitas pelayanan publik. Dengan pengaturan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pelaksanaan WFA dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi semua pihak.
Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi terkait kebijakan mudik dan menyesuaikan rencana perjalanan mereka agar dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan lancar.
