Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara terbuka mengajak para pelaku bisnis dari Tiongkok untuk memperluas penanaman modalnya di dalam negeri dengan skema kolaborasi bersama pengusaha nasional. Ajakan ini disampaikan dalam forum Global South Dialogue bertajuk China Indonesia Roundtable Forum yang digelar Selasa (20/10/2026).
Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional Noor Sona Maesana Mushonnif menjelaskan langkah tersebut tidak lepas dari visi besar Indonesia Emas 2045 yang menuntut percepatan transformasi struktur ekonomi nasional. Menurutnya skema kemitraan dengan investor asing khususnya Tiongkok perlu terus didorong demi memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang bangsa. “Kerja sama ini perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan nilai investasi tetapi juga menciptakan nilai tambah di dalam negeri memperkuat industri nasional dan membuka lebih banyak kesempatan bagi pengusaha Indonesia untuk tumbuh bersama” tegasnya melalui keterangan resmi.
Besarnya kebutuhan pendanaan menjadi alasan utama di balik ajakan ini. Berdasarkan rencana investasi periode 2025 hingga 2029 Indonesia membutuhkan kucuran modal mencapai sekitar Rp13.000 triliun guna mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 mendatang. Angka fantastis tersebut menurut Sona membuka peluang sangat luas bagi sinergi antara investor internasional dengan pelaku usaha dalam negeri untuk sama sama tumbuh.
Sona turut memaparkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok selama ini telah terjalin erat di berbagai sektor strategis mulai dari pengolahan mineral rantai pasok baterai kendaraan listrik hingga manufaktur. Tercatat nilai investasi kumulatif asal Negeri Panda ke Indonesia sepanjang periode 2021 hingga 2025 mencapai angka signifikan yakni sekitar 34,44 miliar dolar AS atau setara Rp621,36 triliun berdasarkan kurs saat ini. Ia menilai capaian tersebut masih berpeluang besar untuk diperluas lagi khususnya ke sektor energi terbarukan ekonomi digital kesehatan ketahanan pangan serta hilirisasi di bidang perkebunan perikanan dan kelautan.
Yang tak kalah penting menurut Sona pengembangan berbagai sektor potensial tersebut harus dibarengi dengan upaya nyata melibatkan pelaku usaha nasional ke dalam rantai pasok industri. Ia secara khusus menekankan pentingnya membuka akses bagi pengusaha lokal maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menjadi pemasok bagi industri besar baik dari sisi kebutuhan barang jasa pemeliharaan logistik maupun komponen produksi. “Perusahaan besar perlu menjelaskan standar yang dibutuhkan sementara pemasok lokal perlu didampingi agar mampu memenuhinya” paparnya lebih lanjut.
Lebih jauh ia menggarisbawahi bahwa kemitraan industri yang berkelanjutan hanya bisa terwujud lewat hubungan bisnis yang jelas peningkatan kualitas pemasok lokal serta pengembangan keterampilan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri modern. Dengan begitu kehadiran investasi asing diharapkan tidak sekadar membawa modal dan teknologi semata namun turut memperkuat kapasitas industri serta pelaku usaha dalam negeri secara menyeluruh.
Di akhir pernyataannya Sona menegaskan penguatan relasi Indonesia dan Tiongkok harus senantiasa dilandasi prinsip kesetaraan saling menghormati serta kemanfaatan bersama bagi kedua belah pihak. Ia berharap kolaborasi ini tidak berhenti sebatas realisasi angka investasi melainkan berkembang menjadi kemitraan jangka panjang yang mampu mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
#InvestasiIndonesia #BKPM #InvestorChina #IndonesiaEmas2045 #Hilirisasi #KemitraanBisnis #UMKM #EkonomiDigital #EnergiTerbarukan #HubunganIndonesiaTiongkok
