TEHERAN — Ambisi Amerika Serikat mengalahkan Republik Islam Iran justru menghadirkan persoalan yang tidak diperhitungkan sejak awal, yakni kebuntuan di Selat Hormuz. Jalur sempit yang menjadi lintasan sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair dunia ini berubah menjadi medan pertempuran utama, memaksa Iran mengganggu lalu lintas maritim sementara Amerika Serikat merespons dengan blokade angkatan laut.
Frustrasi Washington atas kebuntuan ini tercermin dari langkah Presiden Donald Trump menandatangani nota kesepahaman dengan Iran, hingga pernyataan kontroversialnya yang mengklaim Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Menurut Al Mayadeen, apabila konsensus komprehensif antara Iran dan Oman soal pengelolaan selat gagal tercapai, ada kemungkinan Washington nekat menerapkan strategi belum pernah dicoba sebelumnya, yakni menempatkan pasukan darat di pulau-pulau strategis milik Iran.
Sedikitnya tujuh pulau menjadi sasaran potensial, yakni Qeshm, Larak, Hengam, Hormuz, Abu Musa, Greater Tunb, dan Lesser Tunb. Para peneliti menyebut gugusan ini sebagai “arc defense” Iran, karena posisinya di titik tersempit selat memaksa kapal besar melintas sangat dekat, menjadikannya target strategis sekaligus alat kendali lalu lintas maritim bagi Teheran. Profesor studi keamanan King’s College London, Andreas Krieg, menilai Amerika Serikat secara teknis mampu merebut pulau-pulau kecil tersebut lewat kombinasi kekuatan udara, laut, dan amfibi, dengan estimasi kebutuhan personel berkisar 5.000 hingga 10.000 orang. Mantan kepala intelijen Komando Pasifik AS, Carl Schuster, memberikan perkiraan senada sekitar 5.000 tentara, meski ia menyebut kebutuhan pasukan pendudukan permanen bisa mencapai 1.800 hingga 2.000 personel guna mencegah Iran merebut kembali wilayah tersebut.
Persoalan sesungguhnya bukan pada perebutan pulau, melainkan mempertahankannya. Pulau Qeshm misalnya, dikenal menyimpan “kota rudal” bawah tanah berisi persenjataan anti kapal, drone, dan perahu serang cepat, sehingga pasukan pendudukan akan tetap berada dalam jangkauan tembakan rudal, drone, ranjau, dan artileri Iran dari daratan utama yang berjarak dekat. Analis pertahanan Can Kasapoğlu bahkan menyebut citra satelit mengindikasikan sebagian besar rudal anti kapal Iran ditempatkan di posisi peluncuran bawah tanah pulau tersebut.
Lembaga kajian Quincy Institute turut memperingatkan bahwa tanpa fortifikasi terlindung memadai, pasukan Marinir berpotensi menghadapi korban besar akibat gempuran rudal balistik dan drone Iran yang terus menerus, sementara upaya pasokan logistik lanjutan pun berisiko tinggi terkena serangan balik. Dukungan mandiri unit ekspedisi Marinir umumnya hanya bertahan 15 hari sebelum membutuhkan pasokan ulang, sehingga merebut pulau semacam Abu Musa dan Larak dinilai tidak banyak membantu membuka kembali Selat Hormuz kecuali menjadi bagian dari kampanye militer yang jauh lebih luas.
Faktor lain yang memperumit rencana ini adalah sengketa klaim kepemilikan pulau antara Iran dan Uni Emirat Arab sejak 1971, di mana Amerika Serikat dan Uni Eropa selama ini cenderung mendukung klaim UEA. Teheran bahkan telah menegaskan bahwa operasi militer apa pun untuk merebut pulau-pulaunya akan memicu pembalasan jauh lebih besar terhadap UEA dibanding seluruh serangan yang telah dilancarkan Iran sejak konflik pecah akhir Februari lalu, sebuah dilema politik yang membuat opsi invasi darat menjadi jalan keluar paling berisiko bagi pemerintahan Trump.
#SelatHormuz #Iran #InvasiDaratAS #DonaldTrump #KonflikASIran #PulauQeshm #AbuMusa #GeopolitikTimurTengah #KrisisEnergi #BeritaInternasional
