Dari GBHN Soeharto ke RPJMN Era Reformasi Ketelitian Fiskal Berubah atau Hilang

Ekonomi, Hukum, Nasional319 Dilihat

Jakarta – Ada ironi yang kerap luput dari perdebatan tentang kelemahan pengawasan anggaran Indonesia masa kini: bahwa sebuah rezim yang dikenang sebagai otoritarian justru menyisakan warisan perencanaan fiskal jangka panjang yang terstruktur sesuatu yang justru terasa semakin sulit ditemukan dalam era demokrasi yang lebih terbuka.

Repelita: Ketika Anggaran Diikat Rencana Lima Tahun

Pada era Orde Baru, Soeharto memperkenalkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sebagai kerangka fiskal yang memandu APBN setiap tahunnya. Sistem ini bekerja melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan MPR sebagai koridor tertinggi, kemudian dijabarkan dalam Repelita yang dikelola Bappenas, dan akhirnya diturunkan ke anggaran tahunan.

Dari Repelita I (1969) hingga Repelita VI (1994), Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata lebih dari 6 persen per tahun, industri manufaktur berkembang pesat, dan infrastruktur dasar terbangun di seluruh nusantara. Pendekatan top-down yang ketat ini memiliki satu kelebihan yang tidak bisa diabaikan: setiap rupiah anggaran terikat pada target yang terukur dalam jangka panjang.

Sisi Gelap: Ketika Kontrol Keluarga Masuk ke Ekonomi

Namun sistem yang sama juga menyimpan kelemahan fatal. Tanpa mekanisme check and balance yang independen, ketelitian perencanaan itu perlahan disusupi kepentingan keluarga dan kroni. Anak-anak Soeharto menguasai sektor-sektor strategis: dari cengkeh, otomotif, hingga penerbangan. Bank-bank BUMN dikuras untuk membiayai proyek-proyek konglomerasi yang dekat istana.

Ketika krisis moneter 1997–1998 datang, tidak ada cadangan yang cukup untuk menahan badai. Neraca yang tampak rapi di permukaan ternyata menyimpan kebocoran struktural yang bertahun-tahun diabaikan karena tidak ada yang berani mengkoreksi.

Habibie: Ilmuwan di Kursi Presiden, Visi Tanpa Waktu

BJ Habibie yang menggantikan Soeharto membawa pendekatan yang berbeda: berbasis teknologi dan industri strategis. Mimpi industrialisasi Indonesia yang ia rintis lewat IPTN dan industri dirgantara nasional adalah visi jangka panjang yang melampaui kalkulasi politik jangka pendek. Putranya, Dr. Ilham Habibie, meneruskan tradisi keilmuan itu dengan berkarier di industri penerbangan Jerman sebelum kembali ke Indonesia.

Namun masa jabatan Habibie hanya 17 bulan. Visi industri itu terpotong sebelum sempat berakar dalam sistem perencanaan nasional.

Era Reformasi: RPJMN Ada tapi Kontrol Melemah

Pasca reformasi, Indonesia mengganti GBHN dan Repelita dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang siklus lima tahunannya mengikuti pergantian presiden. APBN 2026 disahkan pada 23 September 2025 dalam Rapat Paripurna DPR dengan total belanja Rp3.842,7 triliun, disusun berdasarkan tema “Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi.”

Secara formal, sistem perencanaan jangka menengah masih ada. Yang berubah adalah konteks politiknya. Ketika sembilan dari sepuluh partai parlemen bergabung ke koalisi pemerintah, fungsi pengawasan anggaran DPR menghadapi dilema struktural yang tidak dimiliki era Repelita: pengawasnya adalah bagian dari yang diawasi.

Secara konstitusional DPR memiliki fungsi anggaran dan pengawasan atas pelaksanaan APBN, namun efektivitas pengawasan sangat bergantung pada keberanian fraksi-fraksi untuk bersikap kritis terhadap pemerintah yang merupakan koalisi mereka sendiri. (Facebook)

Pelajaran yang Belum Ditarik

Perbandingan antara era Repelita dan era RPJMN bukan untuk mengagungkan otoritarianisme melainkan untuk mengidentifikasi apa yang hilang. Ketelitian perencanaan fiskal jangka panjang tidak harus mensyaratkan pemerintahan satu tangan. Justru dalam demokrasi, ketelitian itu seharusnya bisa lebih kuat karena ada banyak pihak yang mengawasi.

Masalahnya bukan sistemnya. Masalahnya adalah ketika pengawas dan yang diawasi memiliki kepentingan yang sama untuk tidak saling mengkoreksi.

#RepelitaSoeharto #GBHN #PerencanaanFiskal #SejarahEkonomiRI #RPJMN #CheckAndBalance #HabibieTechnology #IlhamHabibie #PolitikAnggaranRI #DPRIndonesia #KoalisiGemuk #APBNIndonesia #SejarahOrdeBaru #ReformasiEkonomi #IndonesiaMaju