Jakarta – Setelah tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) dijebloskan ke tahanan Kejaksaan Agung, Presiden Prabowo Subianto melalui jajaran lingkaran terdekatnya menyampaikan pesan yang tidak bisa lebih jelas: tidak ada seorang pun yang akan dilindungi jika terbukti menggarong uang rakyat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bakom RI: Tidak Ada Pengecualian
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan Presiden tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. “Tidak ada pengecualian seperti kata Bapak Presiden. Mau eksekutif, mau legislatif, mau yudikatif, sama saja dalam proses hukum,” kata Qodari saat ditemui di Kantor Bakom RI, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026). “Kalau memang ada pelanggaran hukum, tentunya harus diproses sebagaimana mestinya,” tegasnya.
48 Jam Bersejarah: Inspeksi Dapur hingga Copot Kepala BGN
Kronologi tegas Prabowo dimulai pada Selasa (2/6/2026) ketika ia secara mendadak mengunjungi SPPG Palmerah, Jakarta Barat — mengenakan hair net dan sarung tangan, memeriksa setiap sudut dapur. Malam harinya, kejutan datang: seluruh pimpinan BGN dicopot.
Keesokan harinya dalam acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul yang dihadiri 12.173 peserta, Prabowo melontarkan pernyataan yang langsung viral: “Saudara-saudara, masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi, ya?”
Dalam pidato yang sama Prabowo menegaskan: “Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur.”
KSP Dudung: Tidak Boleh Ada Celah
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan arahan Presiden sudah sangat jelas. “Keinginan Bapak Presiden sangat jelas, ini adalah uang rakyat yang harus betul-betul dikawal. Tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada penyimpangan, dan tidak boleh ada pemanfaatan untuk kepentingan perseorangan maupun golongan,” kata Dudung di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (3/6/2026).
ICW Minta Lebih dari Sekadar Copot dan Tangkap
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan bahwa masalah MBG jauh lebih sistemik. ICW mencatat empat persoalan utama: pengelolaan anggaran sarat kecurangan, mitra dapur terafiliasi dengan pejabat BGN, penyaluran anggaran yang tidak transparan, hingga mitra yang sudah memasak puluhan ribu porsi namun tak kunjung dibayar. Salah satunya mitra dapur di Kalibata yang merugi hampir Rp1 miliar setelah memasak 65.025 porsi selama Februari hingga Maret 2025 tanpa menerima pembayaran dari yayasan pengelola SPPG Pancoran.
Kini dengan anggaran MBG yang mencapai Rp268 triliun pada 2026 dan penyidikan Kejagung yang masih bergulir, publik menunggu apakah komitmen keras Prabowo akan dibuktikan sampai ke ujung rantai bukan hanya berhenti di tiga tersangka pertama.
#PrabowoPasMBG #KorupsiMBG #DadanHindayana #BGNKorupsi #MBGBersih #QodariPrabowo #MakanBergiziGratis #AntikorupsiMBG #KSPDudung #ICWIndonesia #HukumTanpaPandangBulu #ProgramNasional #APBN268T #KejagungMBG #PrabowoBicaraTegas
