Jakarta – Ketika nilai tukar rupiah kembali tersungkur ke level terlemah dalam sejarah dan pasar saham bergolak, sejumlah pengamat mulai menarik benang merah yang tidak nyaman: pola tekanan eksternal terhadap Indonesia pada 2026 menyerupai apa yang pernah terjadi menjelang krisis 1998.
Analis geoekonomi Madi Saputra dalam kajiannya yang dipublikasikan akhir Mei 2026 menguraikan kemiripan pola antara dua era tersebut. Pada 1998, tekanan datang melalui krisis moneter, intervensi IMF, dan runtuhnya legitimasi Orde Baru. Pada 2026, tekanannya hadir dalam bentuk yang lebih tersebar: pelemahan rupiah, guncangan pasar saham, arus modal keluar, sorotan media internasional, ketegangan geopolitik, serta upaya negara mengambil kembali kendali atas ekspor komoditas strategis.
Keduanya tidak identik. Namun logika kekuasaan global yang bekerja di baliknya dinilai memiliki pola yang serupa: negara yang mencoba memperluas otonomi strategisnya akan menghadapi ujian dari sistem lama yang tidak ingin kehilangan kendali.
Krisis 1998 disebut bukan semata-mata peristiwa ekonomi, melainkan titik runtuhnya sebuah arsitektur kekuasaan. Di balik drama domestik itu terdapat lapisan geopolitik: Indonesia di penghujung Orde Baru mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sepenuhnya patuh pada orbit Barat, antara lain dengan menjajaki pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia setelah batal membeli F-16 dari Amerika Serikat, sinyal geopolitik yang memicu kegelisahan kekuatan global.
Episode Currency Board System (CBS) menjadi simbol paling gamblang. Ketika Presiden Soeharto mempertimbangkan sistem nilai tukar tetap untuk menghentikan spekulasi, rencana itu mendapat penolakan keras dari IMF dan Amerika Serikat. Foto Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus berdiri bersedekap saat Soeharto menandatangani Letter of Intent menjadi simbol yang melampaui ekonomi sebuah negara yang sedang dipaksa menunduk di hadapan arsitektur keuangan global.
Indonesia pada 2026 berada dalam konteks geopolitik yang jauh berbeda namun menghadapi tekanan pasar yang mirip. Presiden Prabowo membawa Indonesia masuk ke BRICS sejak Januari 2025 sebagai negara Asia Tenggara pertama. Indonesia juga menjalin komitmen pembelian 150 juta barel minyak Rusia dengan harga khusus, serta menerima jet tempur Rafale pertama dari Prancis pada Januari 2026 sebagai bagian dari kontrak 42 unit.
Langkah-langkah itu dibaca sebagai strategic hedging: Indonesia tidak ingin menjadi satelit Amerika, China, maupun Rusia, melainkan ingin membangun ruang manuvernya sendiri di dunia yang bergerak menuju multipolaritas.
Kebijakan pemusatan ekspor komoditas strategis melalui BUMN di bawah ekosistem Danantara dinilai sebagai tindakan kedaulatan yang paling sensitif. Selama puluhan tahun, Indonesia menghasilkan sawit, batu bara, nikel, dan mineral, tetapi rantai nilai, pembiayaan, pengapalan, dan kontrak global sering berada di luar kendali negara. Ketika pemerintah mencoba menutup celah ini, ia menyentuh kepentingan besar dan mengganggu jaringan lama.
“Kedaulatan bukan sekadar bendera yang berkibar. Kedaulatan adalah kemampuan menentukan harga atas kekayaan sendiri,” tulis Madi. Ia menegaskan, dalam perang geoekonomi modern bangsa tidak selalu dikalahkan oleh meriam kadang oleh kepanikan, kadang oleh kurs, kadang oleh kebocoran ekspor.
Indonesia 2026 bukan Indonesia 1998. Namun bagi mereka yang membaca pola, kewaspadaan tetap diperlukan.
#Krisis1998vs2026 #KedaulatanEkonomi #RupiahMelemah #BRICS Indonesia #GeopolitikIndonesia #PrabowoStrategis #StrategicHedging #Pasal33UUD1945 #BUMNEkspor #PerangGeoekonomi #MinyakRusia #RafalIndonesia #KomoditasStrategis #EkonomiIndonesia #SejarahBerresonansi
