Jakarta – Selat sempit sepanjang 54 kilometer yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia itu kini menjadi titik paling berbahaya di peta geopolitik dunia. Iran tidak hanya memblokir pelayaran kapal-kapal musuh, ia kini secara resmi membagi dunia menjadi dua: negara yang boleh lewat, dan negara yang tidak.
Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, secara terang-terangan menyatakan bahwa negara-negara strategis seperti China dan Rusia akan terus mendapatkan perlakuan khusus dan kondisi yang menguntungkan dalam segala urusan yang berkaitan dengan Selat Hormuz.
Azizi menegaskan kepada media Rusia RIA Novosti bahwa Moskow dan Beijing layak mendapat perlakuan istimewa karena selalu mendukung Teheran dan berada di sisi Iran di masa-masa paling sulit. “Negara-negara strategis bagi kami akan terus menikmati pendekatan khusus dan kondisi yang menguntungkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan Selat Hormuz,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa Iran berhak membuat keputusan apapun atas selat tersebut, dan tidak ada pihak yang bisa mempertanyakan hak itu.
Konkretnya, kedua negara sahabat itu mendapat akses bebas bea dan jalur aman bagi seluruh kapal niaga mereka melalui Selat Hormuz, sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki negara-negara Barat.
Krisis ini bermula dari serangan militer AS-Israel terhadap Iran. Setelah serangan itu, Iran menyatakan akan memblokir kapal-kapal dari negara-negara yang dianggap “bermusuhan.” Sejumlah kapal dari China, Irak, dan Pakistan masih diizinkan melintas setelah mencapai kesepakatan diplomatik dengan Teheran.
Selat Hormuz adalah jalur perdagangan global yang vital sekitar 20 persen minyak bumi dan 20 persen gas alam cair dunia melintasi selat ini setiap tahun. Sebelum konflik, sekitar 3.000 kapal menggunakan jalur ini setiap bulan, namun kini jumlahnya tinggal sekitar 5 persen dari angka tersebut mendorong lonjakan harga minyak dan gas global.
Tak berhenti pada blokade, Iran mengambil langkah yang lebih provokatif. Pada 16 Mei 2026, Iran mengonfirmasi akan segera merilis detail lengkap mekanisme baru pengaturan lalu lintas maritim di Selat Hormuz, termasuk pungutan biaya untuk apa yang disebut sebagai “layanan khusus.” Mekanisme ini dikelola oleh Persian Gulf Strait Authority (PGSA), lembaga baru yang memverifikasi dan menyetujui setiap transit melalui Selat.
Di bawah kerangka ini, kapal-kapal wajib mendaftar ke PGSA, mengungkapkan kepemilikan, asuransi, daftar awak, dan muatan kargo, serta membayar biaya yang dilaporkan mencapai 2 juta dolar AS per kapal sebelum mendapat izin melintas.
Iran membantah menyebutnya sebagai “tol.” Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei menyatakan biaya yang dipungut hanyalah untuk menutup biaya layanan navigasi dan perlindungan lingkungan.
Washington bereaksi keras. Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap PGSA, menuduh Iran menggunakan lembaga tersebut untuk “memeras” kapal-kapal niaga dan mengalirkan pendapatan kepada Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). PGSA kini masuk daftar Specially Designated Nationals (SDN) di bawah kampanye “Economic Fury” Presiden Trump.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut langkah Iran sebagai “upaya terbaru militer Iran memeras perdagangan maritim global bukti bahwa Economic Fury telah membuat rezim ini putus asa mencari uang.”
AS juga memperingatkan bahwa perusahaan atau operator kapal yang mematuhi tuntutan Iran termasuk pembayaran dalam mata uang biasa, aset digital, barter, atau donasi berpotensi terkena sanksi AS.
Di Dewan Keamanan PBB, upaya membuka kembali Selat Hormuz secara damai juga menemui jalan buntu. Rusia dan China memveto resolusi DK PBB yang dirancang Bahrain untuk membuka kembali Selat Hormuz, hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu ultimatum Trump kepada Iran. Resolusi itu mendapat 11 suara mendukung dan 2 menolak.
Duta Besar AS Mike Waltz bereaksi keras: “Tidak ada yang seharusnya membiarkan mereka menyandera ekonomi global dengan ancaman senjata tapi hari ini, Rusia dan China melakukan itu.”
Ketegangan di Selat Hormuz bukan sekadar urusan Timur Tengah. Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak, lonjakan harga energi global akibat penyempitan jalur ini langsung menghantam subsidi BBM dan nilai tukar rupiah. Selat yang kini menjadi milik pihak-pihak berkepentingan itu mengubah peta perdagangan dunia dan Indonesia, seperti negara berkembang lainnya, berada di posisi paling rentan.
#SelatHormuz #StraitsOfHormuz #IranChinaRussia #PGSA #TeheranTollBooth #SanksiAS #EconomicFury #PetroleumGlobal #BlokadeHormuz #GeopolitikTimurTengah #IranvsAS #DKPBBVeto #HargaMinyak #KrisisEnergi #PerdaganganGlobal #Geopolitik2026 #SelatHormuzKrisis
